batampos.co.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Batam memetakan 13 Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang berpotesi bermasalah saat pendaftaran penerimaan siswa baru (PPDB) Mei mendatang.
Ketiga belas sekolah tersebut merupakan sekolah yang daya tampungnya tidak sebanding dengan jumlah usia yang akan masuk sekolah.
Sekretaris Disdik Batam Andi Agung mengatakan, permasalahan PPDB masih sama dengan tahun lalu, yaitu permintaan yang terlalu besar. Ia menyebutkan beberapa SDN yang padat pendaftar di antaranya SDN 006 Mangsang, SDN 013, 014, 015 Sagulung dan SDN 014 Cipta Asri.
“Semua langkah antisipasi permasalahan kelebihan daya tampung ini sudah kami fikirkan. Seperti SDN 014 Cipta Asri. Kondisi sekolah di sana hanya satu sedangkan jumlah perumahan yang ada di lokasi tersebut cukup banyak. Sehingga dipastikan daya tampung yang ada tidak sanggup menampung jumlah anak yang ada,” katanya.
Untuk solusinya, Disdik akan mengusulkan penambahan ruang kelas baru (RKB) atau pembangunan sekolah baru untuk menampung seluruh siswa yang ada di sekitar sekolah.
“Namun, kalau terus bangun sekolah kasihan juga yang swasta. Nanti mereka tak dapat siswa pula. Makanya RKB masih menjadi solusi saat ini,” ujarnya.
Solusi lain yang dilakukan adalah menerapkan dua sif. Hingga saat ini dua sif masih menjadi alternatif untuk menampung siswa yang membeludak.
“Ya mau tidak mau tentu harus begitu. Dari pada mereka tidak sekolah kan kasihan. Jadi, tahun ajaran baru masih ada penerapan dobel sif,” terangnya.
Andi menambahkan, upaya-upaya seperti ini diharapkan bisa membantu siswa mendapatkan pendidikan. Meskipun begitu hal yang harus diper-hatikan adalah kemampuan guru.
“Kalau dua sif tentu akan ada kekurangan guru. Nah, kemarin kan ada kita dapat bantuan 200 lebih guru PNS yang baru. Jadi, ini sangat membantu. Nanti ada lagi dari PPPK yang hasilnya masih kami tunggu hingga saat ini,” ungkap pria yang sebelumnya bertugas di BKPSDM Batam ini.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan meminta agar semua panitia penerimaan murid baru lebih transparan. Harus berlaku adil dan tidak berbuat curang.
“Kasus seorang kepala sekolah yang tersangkut pidana saat penerimaan siswa baru harus menjadi pelajaran buat semuanya. Jangan lagi kejadian serupa terjadi tahun ini. Semua harus dilakukan transparan,” katanya.
Hendri juga meminta kepada orangtua murid untuk tidak memaksakan anaknya untuk masuk atau diterima di sekolah negeri. Menurutnya, masih banyak sekolah swasta yang berkualitas.
“Jangan dipaksakan ke negeri lah kalau memang masih bisa ke swasta. Apalagi kalau persyaratannya sudah tidak memenuhi. Masih banyak sekolah swasta yang bagus,” katanya. (yui)
