batampos.co.id – Mantan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Azis membuat pengakuan mengejutkan. Ia mengaku diminta menggalang dukungan untuk pasangan capres-cawapres 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Bukan hanya dirinya, permintaan itu juga disampaikan kepada seluruh kapolsek di wilayah Garut.
”Mungkin setelah pernyataan saya ini, saya akan ditangkap atau ditahan oleh Propam, tapi saya sudah siap,” ujar Sulman Aziz di kantor Lokataru, Jakarta, Minggu (31/3).
Raut wajah Sulman terlihat agak sedikit tegang. Matanya tampak berkaca-kaca ketika mengungkapkan hal itu. Menurut dia, selama 27 tahun menjadi polisi, baru kali ini ia diminta berpihak kepada salah satu pasangan calon presiden.
“Saya sudah bertugas di mana-mana, baru tahun 2019 ini di Pilpres 2019, ada perintah untuk berpihak kepada salah satu calon,” kata Sulman di kantor Lokataru, Jakarta, Minggu (31/3).
Sulman mengungkapkan, sebelumnya ia mendapat arahan dari Kapolres Garut agar menggalang dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf. Kata Sulman, arahan tersebut disampaikan Kapolres Garut saat rapat pada Februari lalu.
Dalam rapat itu, Kapolres memerintahkan para kapolsek menggalang dukungan dan melakukan pendataan dukungan masyarakat kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Para kapolsek itu, lanjut Sulman, diancam akan dimutasi jika pasangan Jokowi-Ma’ruf kalah di wilayah kerja masing-masing kapolsek.
“Kami diancam, kalau seandainya di wilayah kami bertugas paslon nomor 01 kalah kami akan dipindahkan,” ucap Sulman.
Sulman mengaku tidak tahu apakah perintah tersebut memang merupakan arahan langsung dari Kapolda Jawa Barat atau bahkan langsung dari Kapolri.
“Saya enggak tahu itu diperintah estafet dari atas atau tidak. Yang pasti saya diperintahkan oleh beliau (Kapolres),” tutur Sulman.
Saat ini, Sulman memang sudah bukan Kapolsek Pasirwangi lagi.
Ia sudah dimutasi ke bagian Seksi Penanganan dan Pelanggaran di Mapolda Jawa Barat. Pemindahan dirinya itu, sebut Sulman, juga bernuansa politis. Menurut dugaannya, ia dipindah gara-gara berfoto dengan tim sukses capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Sulman menjelaskan, saat ia masih menjabat sebagai Kapolsek Pasirwangi memang pernah berfoto dengan tim Prabowo-Sandi. Namun, kata dia, saat itu ia hanya berfoto untuk keperluan membuat laporan kepada Kapolres Garut.
“Saat itu saya hanya melaksanakan tugas saya sebagai kapolsek. Untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di wilayah berjalan sesuai dengan ketentuan,” tutur Sulman.
Setelah menyampaikan keganjilan tersebut, Sulman pun ikhlas bila kemudian berhadapan dengan Propam Polda Jabar. Namun, terlepas dari hal itu, dia berharap semua polisi di seluruh Indonesia berani menolak perintah pimpinan yang salah. Misal, perintah menggalang dukungan untuk memenangkan salah satu paslon. Atau menggembosi acara salah satu paslon.
”Jangan jadikan kami sebagai alat untuk merebut kekuasaan. Kami adalah patriot bangsa, penegak hukum, yang harus bekerja sesuai dengan harapan daripada rakyat,” tutur perwira kelahiran Bengkulu tersebut.
Menanggapi pengakuan mantan Kapolsek Pasirwangi ini, Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna membantahnya. Bahkan Budi bersumpah tidak pernah memberikan arahan terkait pemilu seperti yang disampaikan Sulman.
“Demi Allah. Sumpah saya nggak bisa berdiri kalau saya ngomong gitu,” tutur Budi, Minggu (31/3).
Bantahan juga disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko.
“Tidak benar informasi tersebut,” ujar Trunoyudo, Minggu (31/3).
Trunoyudo menyatakan sesuai Undang-Undang Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara, anggota Polri harus netral dan tidak boleh turut serta dalam politik praktis.
“Sudah jelas netralitas anggota Polri sesuai pasal 28 UU 2/2002 dan TR arahan untuk netralitas juga sudah sangat jelas,” katanya.
Terkait mutasi Sulman ke Polda Jabar, menurut Trunoyudo, adalah mutasi biasa yang rutin dilakukan di tubuh Polri.
“Yang bersangkutan sudah menjabat lebih kurang hampir dua tahun (sebagai kapolsek) dan jabatan adalah amanah. Semua jabatan ada batasannya,” ucapnya.
Sebelumnya, aktivis Haris Azhar menyampaikan bahwa kepolisian tengah mendata kekuatan dukungan masyarakat terhadap paslon peserta Pilpres 2019. Ia mengklaim memiliki data mengenai hal tersebut di sejumlah wilayah.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, tidak membantah ada anggotanya di sejumlah wilayah melakukan pendataan seperti yang disebut Haris. Namun, menurutnya, pendataan dilakukan dalam rangka membuat peta rawan konflik.
Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengingatkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal netralitas Polri di Pemilu 2019. Terkait isu ketidaknetralan Polri dalam pemilu kali ini, BPN pilih menunggu klarifikasi dan langkah investigasi yang dilakukan Tito Karnavian.
“Kami BPN mengingatkan Pak Tito jangan rusak Polri dengan ketidaknetralan dan ketidakadilan,” ujar juru bicara BPN, Andre Rosiade, Minggu (31/3).
Namun, Andre menduga, pengakuan Sulman itu seperti fenomena gunung es. Ia menduga, arahan serupa juga diterima oleh sejumlah kapolsek di daerah lain di Indonesia.
“Kan, ada cerita akun Sembhar terus ada grup WhatsApp polisi dukung Jokowi. Tapi pengakuan (Sulman) ini paling telak harus diinvestigasi,” kata Andre.
Anggota BPN Ferdinand Hutahaean menyebut pemerintahan Jokowi telah menyeret kepolisian dalam politik dan bersikap tidak netral.
“Pengakuan (Sulman) ini bukti nyata bahwa kepolisian saat ini tidak netral dan diseret oleh kekuasaan yang dipimpin oleh Jokowi ke dalam politik,” ujar Ferdinand, kemarin.
Terpisah, juru bicara TKN Jokowi-Makruf Arya Sinulingga enggan mengomentari soal pengakuan tersebut. Ia mengaku belum mengetahui data dari pengakuan tersebut. (sha/dir/lyn)