batampos.co.id – Dewan Pendidikan Kota Batam menganggap kebijakan dua sif dan bahkan hingga tiga sif di sekolah-sekolah megeri merupakan solusi keterpaksaan. Sebab, masih banyak sekolah swasta yang butuh murid baru.
Untuk itu, Ketua Dewan Pendidikan Batam Sudirman Dianto meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam melibatkan sekolah-sekolah swasta dalam mengatasi permasalahan daya tampung di sekolah-ekolah negeri yang terjadi setiap tahun.
Sudirman mengatakan, pihaknya telah mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam melakukan kegiatan pra Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yakni dengan melakukan pemetaan untuk mengetahui daya tampung.
”Saya kira pemetaan ini sudah dilakukan. Setelah pemetaan, selanjutnya disinergikan dengan sekolah swasta,” kata Sudirman, Minggu (31/3/2019).
Menurut dia, anak-anak yang tidak tertampung di sekolah-sekolah negeri, dapat mengarahkan untuk masuk ke sekolah swasta.
Meski diakuinya animo masyarakat Batam untuk memasukkan anaknya di sekolah negeri cukup tinggi.
”Misal di satu kecamatan ada 400 anak tak tertampung di sekolah negeri, maka diarahkan ke sekolah swasta,” imbuhnya.
Namun demikian, pemerintah harus membuat kebijakan untuk membantu para siswa sekolah swasta, terutama yang tidak mampu dalam pembiayaan pendidikan.
”Ini yang kami dorong pemerintah melalui kebijakannya, apakah namanya BOS (bantuan operaisonal daerah) daerah atau apa? Dan sekolah swasta kalau sudah dibantu siswanya, tidak lagi meminta biaya-biaya lain,” jelasnya.
Sementara itu, menyikapi rencana Disdik Batam yang akan menerapkan sistem sekolah dua sif, Sudirman menilai opsi tersebut merupakan keterpaksaan karena daya tampung sekolah negeri tidak sebanding dengan animo masyarakat memilih sekolah negeri.
”Ke depan kami ingin dua sif tidak ada lagi. Kita sulit bicara mutu kalau sistem sif diberlakukan. Anak tidak akan fokus, dan guru tentu kelelahan,” ujarnya.
Di sisi lain, sekolah swasta cukup banyak di Batam dan sudah lama memberikan sumbangsih terhadap pendidikan. Sekolah swasta akan semakin tidak berdaya, apalagi pemerintah terus menambah sekolah negeri.
”Kalau ke sekolah negeri semua, sekolah swasta nanti akan mati. Saya pikir masih ada waktu berkompromi dengan swasta terkait ini,” ucapnya.
Sebelumnya, 13 sekolah dasar negeri (SDN) berpotensi bermasalah jelang PPDB yang rencananya akan digelar Mei mendatang. Ketigabelas sekolah tersebut merupakan sekolah yang daya tampungnya tidak sebanding dengan jumlah usia yang akan masuk sekolah.
Sekretaris Disdik Batam Andi Agung mengatakan permasalahan PPDB masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu permintaan yang terlalu besar sedangkan sarana tidak mampu. Dia menyebutkan beberapa SDN yang padat oleh pendaftar di antaranya SDN 006 Mangsang, SDN 013, 014, 015 Sagulung, dan SDN 014 Cipta Asri.
Sebagai solusinya, kata Andi, Disdik akan mengusulkan penambahan ruang kelas baru (RKB) atau pembangunan sekolah baru agar dapat menampung seluruh anak usia sekolah yang ada di sekitar sekolah. ”Kalau (pemerintah) terus bangun sekolah kasihan juga yang (sekolah) swasta. Nanti mereka tak dapat siswa pula. Makanya RKB masih menjadi solusi saat ini,” ujarnya.
Masih kata Andi, solusi lain yang dilakukan adalah menerapkan dua sif. Hingga saat ini dua sif masih menjadi alternatif untuk menampung membeludaknya jumlah calon siswa setiap PPDB.
”Ya mau tidak mau tentu harus begitu. Daripada mereka tidak sekolah, kan kasihan. Jadi tahun ajaran baru masih ada penerapan double shift,” terangnya.
Dia menambahkan, upaya-upaya seperti ini diharapkan bisa membantu anak-anak mendapatkan pendidikan. Meskipun begitu, masalah lain juga haerus diperhatikan, yakni kemampuan guru. ”Kalau dua sif tentu akan ada kekurangan guru,” terangnya.
Nah, sambungnya, beberapa waktu lalu mendapat bantuan 200 lebih guru PNS baru.
”Jadi ini sangat membantu. Nanti ada lagi dari PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang hasilnya masih kami tunggu hingga saat ini,” ungkap pria yang sebelumnya bertugas di BKP-SDM Batam ini. (iza)