batampos.co.id – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menegaskan persiapan penetapan rangkap jabatan wali kota Batam sebagai kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam secara ex officio terus berlanjut. Namun JK menyebut, pelantikannya baru akan dilakukan setelah gelaran Pemilu 2019 usai.
“Dalam waktu tidak lama lagi, dualisme bisa diselesaikan dengan penetapan wali kota sebagai ex officio,” tutur JK usai mengunjungi Gedung BP Batam didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Selasa (2/4/2019).
JK juga menegaskan, penetapan wali kota Batam sebagai ex officio kepala BP Batam hanya soal jabatan. Sementara tugas dan fungsi BP Batam dan Pemko Batam tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada yang berubah.
“Soal dua lembaga (BP dan Pemko Batam, red) tetap bekerja,” katanya.
Menurut JK, pembahasan dan penetapan ex officio kepala BP Batam sengaja disiapkan setelah pemilu selesai. Hal ini dilakukan supaya konsentrasi pelaksanaan Pemilu 2019 tidak terganggu.
“Jadi setelah (pemilu) itulah. Biar orang konsentrasi kampanye,” katanya.
Selain menyinggung soal ex officio, JK juga membahas soal status Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas atau free trade zone (FTZ). Meski saat ini BP Batam sedang dalam masa transisi peralihan kepemimpinan, tapi status FTZ tak akan diutak-atik.
“Soal FTZ tetap eksis. Kawasan ekonomi khusus (KEK) bisa di dalam (kawasan FTZ),” kata JK. Menko Perekonomian Darmin Nasution yang berdiri di samping JK terlihat mengangguk-angguk mengamini ucapan wapres.
Kepastian status Batam memang sudah lama menjadi perhatian sejumlah asosiasi pengusaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri Cahya mengatakan, setiap pergantian presiden selalu diikuti dengan pergantian kebijakan di Batam. Baik itu soal statusnya maupun soal pimpinan BP Batam. Polemik ini terjadi sejak zaman kepemimpinan Presiden Megawati.
“Status FTZ Batam hingga saat ini masih belum jelas. Kami dari pengusaha sebenarnya melihat bahwa FTZ itu terbaik,” katanya saat memberikan kata sambutan pada acara Rapat Kerja Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo di Swissbell Hotel, Batam, Selasa (2/4).
Ucapan Cahya tersebut disambut sorak sorai oleh para peserta acara. Ia kemudian mengatakan, KEK yang digadang-gadang menjadi solusi untuk menggairahkan ekonomi Batam belum menunjukkan sinyal positif.
“12 KEK di Indonesia, belum ada satupun yang berhasil. Tentu kami tak ingin nasib Batam jadi seperti itu. Kami mohon apabila kali ini presiden tak ganti, maka status FTZ tak diganti juga,” harapnya.
Gubernur Kepri Nurdin Basirun meminta pengusaha Kepri yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Nasional Indonesia (Apindo) agar tidak lagi galau menyikapi persoalan ekonomi saat ini. Sebab Pemerintah Provinsi Kepri bersama pemerintah pusat akan terus berusaha mencari formula yang tepat dalam peningkatan ekonomi Kepri.
“Pemerintah selalu berusaha mencari formula apa yang menjadikan Batam selalu punya daya saing. Kalau ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pasti ada formula khusus,” kata Nurdin.
Nurdin menyebutkan, meski saat ini di Kepri, khususnya Batam, masih banyak aturan-aturan yang menghambat perkembangan usaha, tetapi pertumbuhan perekonomian Kepri masih bisa mencapai 5 persen.
Kendati begitu, Pemprov Kepri akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar aturan-aturan yang menghambat itu bisa diselesaikan dengan baik. (leo)