batampos.co.id – Bola panas kasus 400 ribu amplop serangan fajar yang menyeret politikus Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso terus menggelinding. Setelah sebelumnya Bowo mengaku diperintah Nusron Wahid, kini giliran pengacaranya, Saut Edward Rajagukguk, yang menyebut sumber uang serangan fajar tersebut dari seorang menteri.

“Sumber uang yang memenuhi Rp 8 miliar yang ada di amplop tersebut dari salah satu menteri yang sekarang lagi menteri di kabinet ini,” ujar Saut kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/4).



Saat ditanya nama menteri yang dimaksud, Saut enggan menjelaskan lebih detail. Sebab kliennya sendiri belum menyebut nama menteri tersebut secara gamblang.

“Menterinya itu masuk di TKN (Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, red) atau tidak saya kurang mengetahui ya. Partainya juga belum disebut. Kita kasih kesempatan kepada penyidik untuk mendalami,” terang Saut.

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ingin gegabah menyikapi “nyanyian” Bowo

Sidik Pangarso yang membeberkan peran politisi Partai Golkar Nusron Wahid dalam perkara suap dan gratifikasi yang sedang bergulir saat ini. Komisi antirasuah itu mengedepankan upaya verifikasi dan klarifikasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, pihaknya akan melihat kesesuaian informasi itu dengan bukti atau keterangan lain. Bila dianggap relevan, tidak tertutup kemung-kinan nama yang disebutkan oleh Bowo bakal dimintai keterangan.

”Bagi KPK, satu keterangan saja tentu saja tidak cukup,” kata Febri, Rabu (10/4).

Sebelumnya, Bowo usai pemeriksaan sebagai saksi pada Selasa (9/4) lalu mengungkapkan kepada awak media mengenai 400 ribu amplop yang disiapkan untuk operasi “serangan fajar” di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah II. Bowo menyebut operasi politik uang itu merupakan perintah dari Nusron Wahid yang sama-sama calon legislatif (caleg) Partai Golkar di dapil tersebut.

Kuasa hukum Bowo, Saut Edward Rajagukguk, kemarin, menambahkan informasi baru terkait dengan sumber uang pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu di 400 ribu amplop tersebut. Menurut dia, sumber uang total Rp 8 miliar itu sebagian berasal dari salah satu menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini.

Terkait informasi-informasi itu, Febri menyebut tersangka atau pihak pengacara memang punya hak untuk berbicara. Hanya, bagi KPK, semua informasi itu belum mengikat secara hukum jika tidak dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan yang sedang bergulir saat ini. ”Yang mengikat itu adalah keterangan yang disampaikan pada penyidik,” terangnya.

Febri menambahkan, saat ini pihaknya fokus mendalami sumber-sumber uang Rp 8 miliar dalam 400 ribu amplop. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa para saksi. Kemarin, KPK memeriksa dua pegawai PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Benny Wiedhata dan Mashud Masdjono, sebagai saksi untuk tersangka Asty Winasti.

”Kami akan telusuri lebih lanjut informasi yang relevan terkait dengan sumber dana dari sekitar Rp 8 miliar tersebut. Dan juga proses penukaranya,” terang Febri, kemarin.
Selain memeriksa saksi, KPK kemarin juga mengambil sampel suara Bowo untuk kebutuhan penyidikan lebih lanjut. (tyo)

Loading...