ilustrasi

batampos.co.id – BP Batam membantah soal lahan agromarina di Marina yang kabarnya telah dialokasikan kepada pengembang properti. Pasalnya lahan tersebut berstatus barang milik negara (BMN) dan tidak mungkin dialokasikan ke pihak lain.

“Lahan seluas 116 hektar itu milik negara. Jadi tak mungkin dialokasikan ke pihak lain, kecuali tanah yang bayar UWTO baru bisa dialokasikan,” ujar Direktur Pemanfaatan Aset BP Batam, Dendi Gustinandar, Sabtu (13/4).

Agromarina kata Dendi merupakan aset BP Batam yang dikerjasamakan dengan pihak lain yakni petani. Karena tujuan awalnya yakni membangun kawasan tersebut menjadi kawasan pariwisata berbasis agribisnis.

“Semuanya dimiliki BP Batam, kemudian dimanfaatkan untuk dikerjasamakan dengan pihak lain, yakni petani. Mereka tanam jagung, sayur dan lain-lain. Kedua belah pihak menghormati perjanjian sehingga tak mungkin ada pengalokasian ke pengembang,” paparnya.

Kerja sama dengan petani ini bersifat kontrak, dimana para petani membayar sewa lahan sebesar Rp 3.000 per meter per tahun.

“Kontrakya ada yang setahun dan ada juga yang dua tahun. Kami bekerja sama dengan 200 petani rekanan BP Batam. Kami juga evaluasi kinerja mereka,” tuturnya.

Pengembangan kawasan Agromarina BP Batam ini kedepannya akan diupayakan untuk menjadi kawasan pariwisata. “Ada produksi disana, sehingga menjadi nilai tambah untuk pariwisata. Ada interaksi dengan kegiatan pertanian,” katanya lagi.

Sebelumnya, puluhan hektar lahan di belakang kebun jambu agrowisata Marina sudah diratakan. Lahan perkebunan tersebut diinformasikan telah dialokasikan kepada salah satu pengembang untuk dibangun menjadi perumahan elit. (leo)