batampos.co.id – KPU menetapkan 14-16 April sebagai masa tenang Pemilu 2019. Para peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apapun di masa tenang. Para peserta pemilu dapat dijatuhkan sanksi jika melanggar aturan pada masa tenang yang telah ditetapkan lewat Undang-Undang dan Peraturan KPU (PKPU).

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Batam Reza Syailendra mengatakan, dalam undang-undang Pemilu, masa tenang tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilu dan merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilu.



“Jika sudah masuk masa tenang, APK (alat peraga kamapanye) itu sudah harus diturunkan. Dimana, yang menurunkan itu mereka,” ujar Reza.

Selain menurunkan APK, berdasarkan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, selama masa tenang pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan memilih calon anggota DPR, DPRD, DPD tertentu.

Jika merujuk pada pasal 523 ayat (2) jo pasal 278 ayat (2) undang-undang Pemilu, sanksi jika melanggar larangan diatas yaitu pidana penjara paling 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

“Jika masih melakukan kegiatan berkumpul seperti kampanye, otomatis kampanye diluar jadwal. Dan itu bisa kita tindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku” katanya.

Hal ini menurut Reza, juga berlaku untuk media massa cetak, media dalam jaringan, media sosial dan lembaga penyiaran. Selama masa tenang dilarang untuk menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

“Saat ini, kami masih keliling untuk mengawasi untuk APK yang masih terpasang saat ini. Yang jelas, kami akan terus mengawasi setiap pelanggaran pada masa tenang selama tiga hari ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolresta Barelang Kombes Hengki juga meminta kepada seluruh personel yang mengamankan pesta demokrasi juga selalu berkoordinasi dengan panitia pengawas kecamatan (Panwascam) jika mengetahui masih adanya kampanye setelah masuk masa tenang.

“Laporkan dan nanti akan diproses oleh pihak yang berwenang,” tegasnya. (iza)

Loading...