ilustrasi

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam jadi sorotan nasional pada Pemilu 2014 lalu. Bukan karena prestasi, melainkan karena ulah sejumlah komisionernya dalam mencurangi hasil pemilu. Pada Pemilu 2019 ini, kecurangan serupa berpotensi terulang. Seperti apa modusnya?

Pemilu legislatif (Pileg) 2014 lalu menjadi pengalaman terburuk bagi Sallon Simatupang. Ia nyaris tak bisa kembali duduk di kursi DPRD Batam periode 2014-2019 karena dicurangi. Suaranya mendadak hilang dan berkurang saat proses penghitungan suara di tingkat KPU Kota Batam.

Loading...

Bukan hanya dirinya, sejumlah caleg lain juga mengalami hal yang sama. Suara mereka mendadak raib. Karena itulah, saat itu Salon menginisiasi membuat laporan ke pihak polisi agar praktik curang itu dibongkar.

Dan, hasilnya memang benar. Penyelenggara pemilu terbukti melakukan manipulasi data. Hasil perolehan suara untuk sejumlah caleg sengaja diubah. Akibat kejadian itu, jajaran KPU Batam diberhentikan bahkan ada yang disidang di pengadilan.

“Kecurangan itu banyak sekali modusnya,” kata Sallon saat ditemui di DPRD Kota Batam, pekan lalu.

Berdasarkan pengalamannya yang sudah dua kali menjadi caleg dan dua kali pula terpilih, Sallon menyebut kecurangan pemilu bisa terjadi dari mulai tingkat RT/RW. Misalnya, oknum ketua RT/RW atau Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (pantarlih) mendaftarkan nama-nama warga yang sebenarnya tidak lagi tinggal di daerah tempat tinggal RT/RW tersebut.

Karena didaftarkan dalam daftar pemilih tetap (DPT), maka otomatis nama-nama tersebut nantinya akan mendapatkan surat undangan mencoblos. Nah, undangan mencoblos inilah yang nantinya akan diserahkan kepada para caleg yang sudah bekerja sama dengan RT/RW atau pantarlih tersebut.

Kemudian, para caleg tersebut akan mendistribusikan undangan mencoblos itu kepada para konstituennya masing-masing.

“Itulah biasanya bentuk kecurangan yang terjadi di TPS,” ujar Sallon.

Menurut Sallon, kecurangan pemilu biasanya banyak dipicu oleh para pesertanya sendiri.
Misalnya para caleg. Mereka mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar dan menggunakan cara-cara ilegal untuk meraih kemenangan.

“Tentunya dengan modus dan cara berbeda. Ada yang langsung dengan membagikan uang ke konstituen, ada yang menyuap petugas pemilu di tingkat dasar seperti misalnya pantarlih, ataupun RT/RW,” terangnya.

Khusus kecurangan pada Pemilu 2014 lalu, Sallon menyebut kecurangan terjadi karena ada pemufakatan jahat antara penyelenggara dengan para saksi dari partai politik maupun saksi dari caleg.

Menurut dia, para saksi parpol dan oknum komisioner KPU Batam bersepakat mengubah data suara yang telah diplenokan mulai tingkat TPS, kelurahan, hingga kecamatan. Sehingga data perolehan suara berubah saat pleno di KPU tingkat Kota Batam untuk dikirim ke KPU Provinsi Kepri.

“Itu sangat mengerikan sekali kecurangannya,” terangnya.

Belajar dari pengalaman yang ada, Sallon meminta semua pihak waspada. Terutama bagi polisi, Sallon berharap mereka harus mengawasi proses pleno di setiap level. Mulai dari TPS, kecamatan, hingga di tingkat KPU.

“Itulah salah satu cara menjaga dari unsur kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Tak hanya di petugas tingkat TPS, menurut Sallon, ketua dan komisioner KPU dan Bawaslu juga harus diawasi.

Selain Sallon, Riky Indrakari, caleg dari PKS saat itu juga turut melaporkan kecurangan ini. Namun Riky enggan berkomentar soal itu lagi. “Saya sudah tak maju lagi, tanya Pak Sallon saja, dia juga tahu itu semua,” katanya.

Partai Golkar juga mengaku menjadi korban kecurangan pada Pileg 2014 lalu. Tak main-main, dua jatah kursi di DPRD Provinsi Kepri melayang karena laku curang sejumlah oknum itu.

“Kami tak ingin kasus ini terulang pada Pemilu 2019 ini,” kata Ketua DPD Golkar Batam, Ruslan M Ali Wasyim.

Kata Ruslan, pihaknya akan memperkuat saksi-saksi di tingkat TPS hingga kecamatan. Para saksi ini disiapkan untuk mengawal formulir C1. Formulir C1 itulah nanti yang menjadi acuan untuk menuntut apabila terjadi kecurangan atau pencurian suara lagi.

“Ini upaya dasar kami untuk meminimalisir kecurangan pemilu,” kata Ruslan.

Caleg petahana DPRD Kota Batam dari PDI Perjuangan, Udin P Sihaloho, menyampaikan hal senada. Menurut dia, saksi harus diperkuat guna meminimalisir terjadinya kecurangan pemilu.

Menurut politikus yang sudah jadi anggota DPRD Kota Batam selama dua periode ini, celah kecurangan terbesar pada pemilu sebelumnya terjadi pada saat rekapitulasi suara.

Terutama di level kelurahan.

“Tapi pada pemilu kali ini tidak ada rekapitulasi di tingkat kelurahan,” katanya.

foto: batampos.co.id / cecep mulyana

Mantan Ketua KPU Kepri, Said Sirajudin, juga mengakui kecurangan pemilu masih rentan terjadi pada Pemilu 2019. Namun ia menyebut pengalaman buruk pada Pileg 2014 lalu bisa jadi pelajaran bagi semua pihak. Baik peserta pemilu maupun penyelenggaranya.

“Kecurangan Pemilu 2014 lalu itu sangat parah di Batam. Upaya yang kami lakukan saat itu mengambil alih pelaksanaan pemilu di Batam dan memberhentikan sementara seluruh komisioner KPU Batam sampai tahapan rekapitulasi selesai,” ujar Said ketika dihubungi, Rabu (10/4) lalu.

Said menyebutkan, dari penelusuran yang mereka lakukan saat itu, kecurangan sebenarnya banyak terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Seperti banyak warga setempat yang tak terdaftar di DPT, sementara warga dari luar malah terdaftar sehingga menimbulkan keributan di TPS.

“Ini terjadi karena ulah oknum RT/RW yang ikut bermain,” katanya.

Modus curang lainnya sangat berpotensi terjadi saat proses penghitungan suara di tingkat TPS. Pada tahapan ini rawan terjadi pemalsuan data, terutama saat memindahkan data dari C1 pleno ke formulir lampiran C1.

Kemudian, kecurangan juga rawan terjadi saat rekapitulasi di tingkat kelurahan, kecamatan, dan KPU. Pada tahapan ini rawan terjadi pemufakatan jahat yang melibatkan oknum petugas PPS, PPK, anggota KPU, Panwascam maupun Bawaslu, serta oknum caleg.

Senada dengan Sallon, Said menyebut praktik curang ini bisa terjadi karena aksi kotor para caleg. Menurut dia, tak sedikit caleg yang menggunakan cara-cara ilegal demi bisa meraih kursi sebagai wakil rakyat.

“Sehingga mereka lebih senang merayu oknum penyelenggara pemilu, Bawaslu, dan jajarannya dengan iming-iming materi untuk memenangkan mereka,” ujar pria yang kini menjadi komisioner presidium Jaringan Demokrasi (JaDI) Kepri ini.

Namun, menurut Said, ruang gerak para pelaku curang sedikit terbatas pada pemilu kali ini. Sebab sistem pemilu tahun ini sedikit berbeda dengan Pemilu 2014. Misalnya, kotak suara yang digunakan transparan, rekap suara di tingkat kelurahan juga ditiadakan. Jadi selesai di tingkat TPS, akan langsung dibawa ke kecamatan.

“Tapi bukan berarti potensi curang tidak ada sama sekali. Tetap harus diawasi dan diwaspadai,” kata Said.

Selain itu, ia juga mengimbau para saksi dan penyelenggara pemilu bekerja secara Profesional. “Bekerjalah sesuai ketentuan dan paraturan yang berlaku, jangan mudah tergoda dengan rayuan para caleg atau peserta pemilu,” pintanya.

***

KPU Kota Batam, Syahrul Huda, mengakui potensi kecurangan pemilu memang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi KPU. Namun ia memastikan, komisioner KPU Batam berkomitmen menyelenggarakan pemilu dengan jujur dan adil.

“Menjaga amanah. Itu saja,” kata Syahrul, Kamis (11/4) lalu.

Syahrul menyebutkan, ada 20.700 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan 60 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sudah disiapkan KPU untuk menyelenggarakan pemilu pada Rabu (17/4) mendatang. Kepada mereka, KPU memberikan panduan dan tata cara penyelenggaraan pemilu yang bersih dan jujur.

Pihaknya juga menekankan pentingnya menjaga integritas penyelenggara pemilu dengan menghindari tindak curang.

“Tapi hasil akhirnya tetap kembali ke persoalan hati. Mau tergiur melakukan kecurangan apa tidak,” katanya.

Selain membekali para petugas KPPS dan PPK dengan integritas dan pelatihan yang mumpuni, Syahrul juga memastikan komisioner KPU Batam independen dan tidak dalam intervensi oleh caleg maupun partai tertentu.

“Kami netral dan mandiri,” ungkapnya.

Ia juga menepis mengenai tawaran oknum terkait penggelembungan suara yang kerap terjadi.

“Sejauh ini belum pernah ada tawaran seperti itu, dan jelas itu juga kami hindari. Saya kira dengan sistem yang ketat sekarang, masing-masing penyelenggara dan peserta pemilu berpikir ulang untuk berbuat curang,” ungkapnya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat supaya mengawasi kinerja mereka dalam Pemilu 2019 ini. Kata Syahrul, di era yang serba digital saat ini sangat sulit bagi siapapun untuk berbuat curang. Bahkan setiap warga pun bisa ikut mengawasi dengan merekam setiap tahapan pemilu.

“Tak akan ada celah-celah bagi kami untuk melakukan kecurangan. Itu pendapat saya pribadi. Lantas dengan kecurangan dari pihak luar, mari kita awasi bersama,” tegasnya.

Komisioner Bidang Teknik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, Zaki Setiawan

Komisioner KPU Batam, Zaki Setiawan, menyebutkan seluruh tahapan pemilu memang perlu diawasi. Namun hal penting yang diwaspadai nanti adalah saat pendistribusian hasil rekap suara oleh PPK dan penghitungan ulang di PPK.

“Saya berharap, penyimpanan kotak suara di masing-masing kecamatan ini jangan lama-lama. Selesai rekap, langsung kirim ke KPU,” ungkapnya.

Proses rekap suara sendiri di masing-masing TPS akan dimulai setelah pukul 13.00 WIB. Setelah itu dikirim ke tingkat kecamatan. Di kecamatan, rekapitulasi kembali dilakukan dengan maksimal pengerjaan empat kelompok.

“Rekap seluruh data di kecamatan itu waktu pengerjaannya 10-14 hari sebelum dikirimkan ke KPU kota. Kemungkinan besar pleno di KPU kota akan dilaksanakan awal Mei mendatang sebelum diserahkan ke KPU provinsi,” jelas Zaki.

Sementara anggota Bawaslu Batam, Mangihut Rajagukguk, mengungkapkan mereka telah mempersiapkan diri untuk mengatasi berbagai potensi kecurangan saat hari H pemilu nanti.

Ada banyak modus-modus kecurangan yang sudah mereka himpun. Di antaranya pencurian suara caleg atau parpol, mobilisasi massa, hingga pemalsuan data perolehan suara.

“Kecurangan dan pelanggaran pemilu itu terjadi secara menyeluruh. Jangan sampai terulang lagi di 2019 ini. Kami sudah antisipasi semua. Seluruh saksi-saksi dari Bawaslu akan bergerak ke seluruh TPS di Batam,” jelasnya.

Bawaslu sendiri akan memperkuat rekapitulasi formulir C1 dari seluruh TPS yang ada di Batam. Rekapitulasi formulir C1 ini akan menjadi acuan jika kemudian ada pihak-pihak yang akan memanipulasi data.

“Kalau ada yang mencoba mengurangi atau menambahi di kecamatan atau di KPU, data penghitungan dari Bawaslu ini yang akan menjadi acuan. Saya kira kecurangan bisa diminimalisir,” ungkapnya.

(cha, gie, gas, ska, yui)

Loading...