batampos.co.id – Selepas selesainya renovasi Masjidilharam, pemerintah Arab Saudi memang royal menambah kuota haji. Ini diungkapkan oleh pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi. Dia mencontohkan Saudi menambah kuota haji India sebanyak 25 ribu kursi.
Lebih lanjut peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah itu menjelaskan Kementerian Agama (Kemenag) harus adil dalam mendistribusikan kuota tambahan tersebut.
’’Sebaiknya kuota tambahan ini diprioritaskan bagi calon-calon jemaah haji dengan kualifikasi tertentu,’’ katanya, Rabu (17/4).
Di antaranya merujuk pada daftar tunggu antrean berikutnya sesuai dengan data di sistem komputerisasi haji terpadu (siskohat) Kemenag. Kemudian diperuntukkan bagi jemaah calon haji (JCH) lanjut usia tetapi masih mampu dan sehat alias istitoah. Melalui cara tersebut, diharapkan bisa mengurangi daftar tunggu secara tepat dan strategis.
’’Yang saya khawatirkan adalah bagaimana proses pendistribusiannya. Di pusat dan di daerah,’’ jelasnya. Dadi mengatakan masyarakat perlu mendorong supaya Kemenag pusat dan daerah bisa berlaku adil dalam pendistribusian tambahan kuota tersebut.
Pendistribusian itu harus adil, transparan, dan terpercaya, serta merata dengan sebaik-baiknya. Selain itu Dadi menuturkan pemerintah Arab Saudi seharusnya menyampaikan secara utuh terkait tambahan kuota tersebut. Tidak sebatas menambah kuota sebanyak 10 ribu kursi. Tetapi juga memberikan tambahan fasilitas di Mina. Khususnya terkait kapasitas tenda dan toilet.
Pada kondisi normal dengan jumlah kuota sebanyak 221 ribu orang, kerap muncul keluhan antrean panjang untuk menggunakan toilet. Kemudian juga tidur berdempet-dempetan selama di Mina.
Dadi berharap kapasitas di Mina itu disesuaikan dengan adanya tambahan kuota hati tersebut. Sementara itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) itu merespons adanya tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu kursi itu. Dengan adanya penambahan kuota jemaah tersebut, sekurangnya akan ada penambahan sekitar 25 kelompok terbang (kloter). Kemenkes menyiapkan sumber daya kesehatan yang diperuntukkan bagi setiap kloter.
”Salah satunya akan ada penambahan TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia) sebanyak 25 dokter dan 50 perawat,” kata Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Eka Jusup.
.
Eka menjelaskan bahwa setiap kloter akan dilayani tiga tenaga kesehatan. Setiap kloter pasti ada satu dokter dan dua perawat.
Selain tenaga kesehatan, pemerintah jugamenambah stok obat esensial bagi jemaah sebanyak 10 ribu paket. ”Ini di luar obat-obatan pribadi milik jemaah haji,” ucapnya.
Penambahan juga berlaku pada vaksin meningitis meningokokus yang wajib diberikan bagi seluruh jemaah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
Yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya segera dilaksanakan pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Tujuannya untuk mengetahui pemenuhan kriteria istitaah kesehatan haji sekaligus dilanjutkan dengan dilakukan pembinaan kesehatan pada masa keberangkatan.
”Kita harus siapkan semuanya. Sebagai respon penambahan kuota tersebut,” kata Eka.
“Namun demikian kami tetap menunggu konfirmasi dan informasi lebih lanjut dari Kemenag dan hasil rapat kerja dengan DPR,” imbuhnya. Hal ini berkaitan dengan penambahan anggaran untuk kegiatan medis ketika musim haji. Eka menolak menyebutkan berapa dana tambahan yang dibutuhkan. (wan/lyn)