Kamis, 25 April 2024

BP Batam Minta Moratorium Impor Plastik Dibuka

Berita Terkait

ilustrasi

batampos.co.id – Ribut-ribut soal industri plastik yang melanggar aturan di Batam belum lama ini sangat mengkhawa-tirkan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Kepala BP Batam Eddy Putra Irawadi mengatakan, banyak investasi plastik yang sudah eksis di Batam, dan ia sangat menyayangkan kasus yang muncul karena mengganggu dunia usaha di Batam.

”Kasus limbah plastik sangat disayangkan. Kami sangat konsen soal ini karena menyangkut kepastian usaha,” katanya, Jumat (19/4/2019).

Ia memahami bahwa sekarang pemerintah pusat tengah berupaya mengurangi jumlah penggunaan plastik di Indonesia.

”Memang itu kebijakan nasional. Karena nanti bisa seperti Bantar Gebang. Dari pemerintah pusat itu minta supaya limbah plastik dikurangi,” ucapnya.

Namun, pada kenyataannya Batam sudah memiliki puluhan industri plastik baik yang eksis maupun perusahaan baru. Semuanya memiliki izin yang jelas untuk berusaha di Batam dan karena kebijakan pemerintah, mereka pun mempertanyakan kepastian berusahanya.

”Saya sudah minta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perdagangan agar moratorium pemasukan plastik dibuka,” ucapnya.

Karena moratorium tersebut, pengusaha plastik yang sudah resmi mendapat izin menjadi terganggu usahanya. Eddy menyarankan agar pemerintah pusat segera membuat kebijakan yang menentukan jenis-jenis plastik yang boleh diimpor ke Indonesia untuk menjamin kepastian usaha.

”Plastik ini macam-macam. HS (harmonized system) code-nya sama tapi jenis beda. Ada yang masuk B3 dan ada juga non-B3. Luas kategorinya. Ada juga scrap dan barang recycle, harus dipilah mana yang boleh diolah dan tidak boleh diolah,” paparnya.

Edy mengatakan pihaknya hanya berusaha untuk menjaga konsistensi berusaha, karena sebelumnya memang perusahaan-perusahaan plastik telah mengurus perizinan sesuai prosedur.

Namun, ia menghargai upaya Pemko Batam yang berusaha menjaga amanah dari pemerintah pusat. Tapi pada kenyataannya, Pemko yang mengeluarkan izin usaha dan industri dan BP yang mengeluarkan izin pemasukan barang.

”Mereka menjaga kewena-ngannya, kita apresiasi itu. Tapi kalau bisa ke depan, tentukan mana plastik yang boleh masuk supaya ada kepastian,” harapnya. (leo)

Update