batampos.co.id – Asosiasi pengembang yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI) berharap pemerintahan yang terpilih nanti memberikan perhatian lebih pada industri properti. Pelaku usaha properti saat ini menganggap masih banyak regulasi yang menghambat investasi. Terutama terkait dengan perizinan.
Sekjen REI Totok Paulus Lusida mengatakan, upaya pemerintah membentuk perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) sudah cukup positif. Namun, OSS dinilai masih cukup menyulitkan developer. Sebab, untuk melengkapi dokumen guna mengajukan OSS, pengusaha belum dapat mengandalkan bantuan dari dinas-dinas di daerah.
’’Selain itu, suatu wilayah yang telah ditetapkan sebagai area perumahan sebaiknya sudah dilengkapi dengan kajian hingga amdal (analisis mengenai dampak lingkungan, red). Jadi, developer tidak lagi dibebani untuk membuat amdal baru,’’ ujar Totok, Minggu (21/4).
REI menilai tren pertumbuhan masih rendah. Karena itu, pelaku usaha juga disarankan melihat secara jeli peluang pasar pada 2019.
Meski begitu, para pengembang optimistis bisnis properti 2019 lebih baik dan tumbuh 10 persen. Optimisme itu seiring dengan pengembangan berbagai macam infrastruktur yang gencar dibangun dan beberapa di antaranya beroperasi tahun ini. Sebut saja mass rapid transit (MRT) Jakarta dan light rail transit (LRT) Jabodebek.
Kehadiran MRT dan LRT ini memacu maraknya pembangunan hunian berkonsep transit oriented development (TOD). Konsep tersebut mensyaratkan hunian yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian dan sarana transportasi umum.
’’Kami optimistis bahwa properti tahun ini tumbuh 10 persen karena hampir semua infrastruktur akan selesai setidaknya sampai April,’’ jelas Totok.
Sementara Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Eddy Hussy menyatakan, pertumbuhan sektor properti tahun ini cukup menantang. Pihaknya memprediksi laju tidak lebih besar dari 10 persen. Meski begitu, Eddy tetap optimistis sektor properti akan tetap berjalan. Diharapkan, pemerintah di pusat ataupun daerah bisa mempermudah perizinan.
’’Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, sudah pasti menyulitkan Indonesia menarik investasi baru dari dalam maupun luar negeri,’’ ungkap Eddy.
Selain perizinan, pemerintah diharapkan mendorong BUMN masuk ke sektor bahan baku. Menurut Eddy, selama ini kebanyakan bahan baku didapatkan dari luar negeri. Jika mampu memproduksi sendiri, tentu perekonomian Indonesia akan lebih kuat.
Di bagian lain, aktivitas investasi dan kegiatan ekonomi diharapkan kembali bergeliat setelah pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). (agf/c14/oki)