batampos.co.id – Pelaksanaan Pemilu 2019 menyisakan rapor merah bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam. Tak hanya mendapat teguran keras dari Bawaslu, KPU Batam juga dilaporkan ke kepolisian dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Di lain sisi, penyelenggara pemilu itu mengakui banyak kekurangan.
Warga Tiban Koperasi, Sekupang, Batam, mulai resah, Rabu (17/4). Pagi itu, mereka bersiap untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2019 di tempat pemungutan suara (TPS) nomor 40. Namun, sudah lebih dua jam menunggu, belum juga ada tanda-tanda pencoblosan akan segera dimulai.
Mereka makin resah setelah mendengar alasan panitia pemungutan suara (PPS) yang terkesan sangat ironis: surat suara belum diantar oleh KPU. Padahal, TPS tersebut merupakan TPS yang lokasinya paling dekat dengan kantor KPU Batam di Sekupang.
“Katanya surat suara belum datang. Padahal sudah lebih dua jam kami antre di sini sejak pagi,” ujar Febrina, 30, salah satu warga Tiban Koperasi.
Awalnya, warga mencoba tetap bersabar menunggu. Namun saat jarum jam menunjukkan pukul 10.30, warga mulai hilang kesabaran. Mereka protes karena khawatir tak bisa menggunakan hak pilihnya. Sebab sesuai aturan, TPS akan ditutup pada pukul 13.00.
“Ini sebenarnya KPU kerjanya apa sih? Jam segini surat suara belum datang,” ungkap Febrina dengan nada kesal.
Tak hanya masalah keterlambatan logistik pemilu, Febrina juga mengaku pelaksanaan pemilu kali ini sangat kacau. Terutama soal daftar pemilih tetap (DPT). Ia sendiri sebenarnya tidak terdaftar dalam DPT. Padahal pada pemilu-pemilu sebelumnya, namanya selalu masuk daftar DPT.
Bukan tanpa usaha, sebelum pemilu tahun ini digelar, Febrina mengaku telah didata oleh petugas KPU. Selain dirinya, dua anggota keluarganya juga didaftarkan. Namun hingga hari H, ia dan dua anggota keluarganya tak juga mendapat undangan mencoblos.
“Saya lahir dan besar di sini. Tapi malah tak masuk DPT. Makanya saya tetap mendaftar biar bisa memilih,” ujarnya.
Ia pun mendaftarkan diri pukul 11.00 WIB, dan diberi waktu datang kembali sebelum pukul 13.00 WIB. Namun, pada kenyataannya, akibat surat suara yang datang terlambat, pemilihan di TPS tersebut berlangsung hingga pukul 16.00 WIB.
“Kepada anggota KPU yang datang ke sini tadi, kita tanya mengapa terlambat. Alasannya, ke Dapil Sekupang, kotak suara dan surat suara baru didistribusikan subuh. Apa KPU tak cek medan dan lokasi sebelum H min 1 pendistribusian ya? Rapor merah ini,” ungkapnya.
Amburadulnya distribusi logistik pemilu juga terjadi di TPS 28 Tiban Indah, Sekupang. DPT di TPS itu sebanyak 153 orang.
Namun jumlah surat suara yang dikirim tidak sesuai jumlah DPT plus 2 persen kelebihannya.
Ketua KPPS TPS 28 TIban Indah Robby Suharland mengatakan, jumlah surat suara yang dikirim KPU bervariasi. Untuk surat suara Pilpres sebanyak 158 lembar, DPR 150 lembar, DPD 132 lembar, DPRD provinsi 157 lembar, dan DPRD kota sebanyak 225 lembar.
“Ini yang membuat kami sempat diprotes warga. KPU dalam pendistribusian banyak kekurangan,” kata Robby, kemarin.
Akibat dari permasalahan tersebut, proses penghitungan suara juga terlambat.
“Penghitungan berlangsung hingga pukul 24.00 WIB. Beres-beres, segel, tanda tangan, dan penutupan TPS. Selesainya sekitar pukul 02.00 WIB dini hari keesokan harinya. Capek sekali saya dan teman-teman yang lain,” jelas Robby.
Beragam masalah juga muncul saat proses pemilihan. Warga banyak kehilangan hak pilihnya. Meski pun punya form A5, namun pihak TPS tak serta merta memberikan kebebasan bagi mereka untuk ikut pemilu. Mereka harus menunggu seluruh pemilih yang masuk DPT mencoblos. Setelah itu, baru pemilik form A5 itu diberi kesempatan. Itupun kalau masih ada sisa surat suara. Jika tidak, maka pupuslah harapan mereka untuk ikut mencoblos.
Hal inilah yang dialami sejumlah warga di TPS 07 dan 08, Greenland, Batam Kota. Lebih dari 30 orang warga di sana kehilangan hak pilihnya. KPU beralibi, tidak mampu menemukan formula untuk menyelesaikan ini karena mereka berpegang pada UU Pemilu Nomor 7/2017.
Banyaknya laporan dan masalah yang timbul saat pelaksanaan Pemilu di kota ini, maka Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun tak tinggal diam. Mereka melaporkan kendala penyelenggaraan pesta demokrasi ini ke KPU pusat dan memberikan surat teguran keras ke KPU Batam.
Ketua KPU Batam Syahrul Huda mengatakan pihaknya sudah menerima surat teguran tersebut. Terkait laporan itu diteruskan kepada DKPP itu merupakan kewenangan dari Bawaslu.
“Surat teguran sudah kami terima. Untuk DKPP saya tidak tahu,” ujar Syahrul ketika ditemui di Sekupang, Jumat (19/4) lalu.
Ia mengakui, proses pendistribusian logistik yang sudah mereka lakukan tidak efektif. Sebelumnya KPU Batam menyewa dua kontainer untuk menyimpan surat suara.
“Memang tidak efektif. Kemarin kami berpikir ini cara terbaik,” sebutnya.
Selama proses persiapan logistik, KPU Batam menyimpan surat suara yang sudah dilipat di dua kontainer yang telah disewa dan ditempatkan di halaman depan kantor KPU.
Selanjutnya, logistik kotak suara khusus hinterland di simpan di gudang belakang, sedangkan mainland menggunakan gudang PT Persero atau bekas Pelabuhan Beton PT Pelni yang tidak jauh dari kantor KPU Batam.
Proses yang berulang-ulang membuat waktu pengemasan surat suara memakan waktu yang tidak sebentar. Pekerja harus kerja berkali-kali mengangkut logistik dari kontainer ke gudang untuk dikemas ke dalam map berdasarkan jumlah DPT di 2.970 TPS yang tersebar di Batam.
Selanjutnya logistik untuk hinterland langsung dibawa ke gudang belakang untuk dimasukkan ke dalam kotak suara. Syahrul membela diri, terbatasnya tenaga serta banyaknya logistik membuat pekerjaan tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU RI.
Di detik terakhir jelang hari pencoblosan, KPU masih menyisakan enam kecamatan yang logistiknya masih belum selesai dikemas ke kotak suara. KPU Batam meminta bantuan kepada Pemerintah Kota Batam untuk meminta tenaga tambahan agar logistik selesai dan bisa didistribusikan.
Syahrul mengakui, kinerja dan perencanaan pendistribusian yang mereka telah rencanakan sebelumnya tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, proses pemilihan terlambat di banyak TPS.
“Gudang kami juga tidak memadai untuk menampung logistik pemilu kali ini,” kata dia.
Ia mengakui, proses pendistribusian ini gagal tepat waktu karena manajemen waktu yang tidak sempurna serta kekurangan tenaga.
“Apa pun itu kami akan bertanggung jawab. Yang jelas kami akan selesaikan tugas hingga akhir penetapan nanti. Setelah itu kalau ada hal yang harus kami hadapi, kami siap,” ungkapnya.
Bahkan jika ia harus dicopot dari jabatannya sebagai ketua KPU Batam, Syahrul mengaku siap karena itu merupakan risiko yang harus ditanggungnya. Sebelum menjabat tentu sudah mengetahui risiko seperti itu.
“Saya tuntaskan ini dulu,” ujarnya.
Mengenai kekurangan surat suara, Syahrul mengatakan logistik yang diakomodir oleh KPU RI berdasarkan DPT ditambah dua persen. Di tengah proses yang terus berjalan ada pertimbangan dari Bawaslu untuk kembali melakukan pendataan jumlah DPT tambahan.
Hal ini membuat jumlah DPT terus bertambah. KPU bahkan melakukan pendataan DPT-b hingga tiga kali. Total terdapat 12 ribu lebih pemilih yang terdata.
“Dari angka tersebut yang diakomodir pusat hanya tiga ribu surat suara saja,” tambahnya.
Intervensi Bawaslu di tengah jalannya proses serta keluarnya keputusan Makamah Agung (MK) terkait data pemilih membuat pemilih di Batam semakin bertambah. Untuk perpindahan pemilih dari luar ke Batam atau pemilih calon presiden dan wakil presiden mencapai delapan ribu lebih.
“Dan ini tidak diakomodir oleh pusat. Sehingga terjadi kekurangan surat suara di beberapa TPS. Namun kami sudah berusaha mencari solusi dengan mengambil dari Tanjungpinang hingga menjemput ke pusat,” terangnya.
***
Eko Sumiati protes ke petugas keamanan yang menjaga surat suara di Kantor Camat Nongsa, Jumat (19/4). Perempuan yang menggunakan jilbab hitam itu mengaku melihat ada orang di lantai 2 tempat penyimpanan surat suara. Ia tidak sendiri, Sumiati bersama dengan beberapa dari relawan ganti presiden (RGP), 212 Mart, dan juga simpatisan pasangan calon Prabowo-Sandi.
Gerombolan emak-emak ini melancarkan protesnya didampingi pihak Gerakan Nasional Cinta Prabowo (GNCP). “Pak, saya lihat ada orang di atas. Kok dibiarkan,” kata Sumiati ke anggota polisi dan Satpol PP yang berjaga.
Seorang petugas menjelaskan bahwa tidak ada satu orangpun di tempat penyimpanan surat suara. Karena tangga untuk naik ke lantai 2 Kantor Camat Nongsa itu, mereka jaga sedari kemarin.
Sumiati tak puas dengan jawaban itu. Ia dan kawan-kawannya bersikukuh ingin melihat kondisi ruangan penyimpanan surat suara. Mereka ingin memastikan ruang itu steril.
Namun, petugas tetap tidak memberikan mereka kesempatan untuk naik ke lantai 2.
Akhirnya setelah berunding cukup panjang, Sumiati dan kawan-kawannya sepakat untuk sama-sama memantau tangga naik ke lantai dua tersebut.
“Saya mengawasi siapa saja yang masuk ke atas. Ibu bisa awasi saya juga, atau siapa pihak tak berwenang naik ke atas,” ungkap petugas dari kepolisian.
Setelah mendengar hal itu, Sumiati dan simpatisan Prabowo lainnya, menerima keterangan tersebut. Sumiati dan emak-emak pengawal surat suara dari calon presiden dan wakil presiden nomor 02 itu kembali ke tempat duduk mereka sebelumnya.
Kepada Batam Pos, Sumiati mengaku kadang mendapatkan giliran jaga malam atau siang. Ia mengatakan, tidak dibayar satu rupiah pun, untuk menjaga surat suara ini.
“Ini murni dari hati kami. Kami ingin pemilu terlaksana dengan bersih dan lancar,” ucapnya.
Emak-emak simpatisan Prabowo-Sandi lainnya mengamininya. Mereka mengatakan harus merogoh kantong sendiri untuk segala biaya yang diperlukan.
“Tak ada uang dari siapapun. Makan, kopi, teh, itu kami sediakan sendiri. Jadi bapak-bapak jaga malam kami sediakan teh dan kopinya,” ucapnya.
Para emak-emak Prabowo-Sandi ini mengaku setiap hari mereka tidak nongkrong di Kantor Camat Nongsa saja. Kadang mereka harus bergantian berjaga di PPK kecamatan lain atau memberikan bantuan ke PPK lainnya.
“Kamis malam lalu saya di PPK Batam Kota. Bantu teman di sana,” ungkapnya.
Selama menjaga dan mengawal suara di Batam Kota maupun Nongsa, Sumiati mengaku tidak pernah bersinggungan dengan saksi atau pengawal suara dari pasangan Jokowi-Amin.
“Kami malah sering duduk bersana. Kita semua saudara, saling menjaga suara. Jadi tak ada masalah selama ini,” ungkapnya.
Hal ini diamini oleh simpatisan dari pasangan Jokowi-Amin, Pendi Panjaitan. Ia mengatakan selama menjaga surat suara di Kecamatan Nongsa, tidak ada insiden atau benturan dengan simpatisan dari calon lainnya.
“Kami duduk di sini, mereka juga. Ada teman juga, ramai jadinya,” tuturnya.
Ia juga mengaku tidak dibayar untuk duduk seharian berjaga di Kantor Camat Nongsa itu. Baginya, menjaga surat suara sama halnya menjaga masa depan Indonesia.
“Ini sudah hari ketiga, gantian kami. Kadang saya malam, kadang siang. Hari ini saya dapat gilirang siang. Semuanya bergantian,” tutur Pendi, Jumat (19/4) lalu.
Apa saja suka dukanya menjadi relawan pengawal suara? Pendi mengaku tidak ada dukanya. Karena semunya suka dan bahagia karena ia menjalaninya dengan setulus hati.
“Suka semua, Pak,” ungkapnya sembari tersenyum.
Tak hanya para relawan, pengawalan surat suara pemilu juga dilakukan jajaran aparat keamanan. Kapolres Barelang Kombes Hengki mengatakan telah menempatkan 18 personel yang dibantu dari TNI dan Satpol PP di masing-masing kecamatan. Selain itu, jajaran kepolisian juga menempatkan CCTV di gudang-gudang penyimpanan surat suara.
“Kami pastikan, semuanya aman. Karena dibawasi jajaran keamanan,” ucapnya
***
Menjadi Ketua Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) merupakan tanggung jawab yang berat. Apalagi bertugas di daerah yang memiliki tempat pemungutan suara (TPS) berjarak cukup jauh dan membutuhkan usaha lebih agar logistik bisa tiba dengan selamat dan teoa waktu.
Ketua PPK Belakangpadang Faizal, membagi kisahnya. Menjelang pemilihan berlangsung, ada banyak hal yang harus disiapkan, terutama armada untuk pendistribusian logistik.
Belakangpadang memiliki kelurahan yang terpisah oleh laut. Membutuhkan waktu yang tidak sedikit agar logistik bisa tiba di TPS. Usaha untuk memastikan logistik benar-benar aman itu menjadi fokus petugas.
“Kami angkutnya pakai armada laut. Ada dua armada dari kecamatan yang digunakan mendistribusikan logistik dari kecamatan hingga TPS,” kata dia saat dijumpai setelah pembukaan pleno penghitungan suara di Gedung Serbaguna Kecamatan Belakangpadang.
Sebagai pulau penyangga, memang angka pemilih di Belakangpadang tidak sebanyak yang mainland. Namun medan yang ditempuh untuk menyalurkan logistik justru lebih berat.
“Seperti kemarin ada kekurangan surat suara presiden dan wakilnya. Kami langsung komunikasi dengan petugas KPPS yang ada di tiap TPS. Ada yang lebih langsung kami ambil dan antar ke TPS yang kekurangan. Itu butuh waktu lumayan juga,” jelasnya.
Ia mengatakan selama proses berlangsung semua petugas mulai dari tingkat KPPS hingga kecamatan semua bekerja dan memastikan proses pesta demokrasi di Kecamatan Belakangpadang berjalan dengan baik dan aman.
“Ada tidak tidur juga karena harus mempersiapkan pemilu ini. Semua bekerja,” kata dia dengan raut wajah kelelahan.
Ia mengungkapkan kalau lelah sudah pasti. Apalagi di detik-detik terakhir semua harus sudah siap sebelum pemilihan dimulai. Beruntungnya logistik untuk Kecamatan Belakangpadang dikirim lebih awal. Sehingga pemilihan bisa berjalan sesuai dengan jadwal.
“Pendistribusian berjalan dengan baik. Alhamdulillah tepat pukul 07.00 WIB warga sudah bisa memilih,” ungkap pria yang juga berprofesi sebagai guru ini.
Beberapa kendala memang sempat terjadi di yaitu kekurangan surat suara di beberapa TPS. Namun itu langsung teratasi berkat kerja sama antar KPPS. Menurutnya pemilu kali ini sangat menarik perhatian masyarakat. Hal ini terbukti dari tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Belakangpadang yang cukup tinggi, yakni 76 persen.
Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan pemilu 2014 lalu.
“Ada peningkatan enam persen. Alhamdulillah secara keseluruhan pemilihan berjalan lancar,” ungkapnya.
Untuk proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, ia akan berusaha memaksimalkan waktu agar proses berjalan dengan baik. Ia berharap tidak ada konflik hingga proses ini selesai.
“Mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan sesuai jadwal dan mengirimkan laporan ke KPU Batam,” tutup Faizal. (cha,yui,ska,egi)