Jumat, 29 Maret 2024

Harap-harap Cemas Kejelasan Pimpinan BP Batam selepas Pilpres

Berita Terkait

Kantor BP Batam.
foto: putut ariyo / batampos.co.id

batampos.co.id – Dunia usaha di Batam masih menunggu kabar pergantian pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang konon kabarnya akan direalisasikan pada akhir April ini.

Mereka berharap persoalan ini segera dituntaskan agar bisa memberikan kepastian kepada dunia usaha di Batam.

“Kami berharap persoalan ini diselesaikan. Jangan sampai tertunda lagi karena hanya akan memberikan ketidakpastian kepada dunia usaha,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam Rafki Rasyid, Senin (22/4/2019).

Kepastian mengenai siapa pemimpin BP Batam berikutnya akan menjadi pertimbangan bagi calon investor sebelum me­nanamkan modalnya di Batam.

“Jadi, jangan terlalu lama membuat pengusaha wait and see untuk menunggu kepastiannya,” tambahnya.

Menurut dia, peran BP Batam sangat vital dalam menjadi ujung tombak dan regulator terkait investasi yang ada di Batam.

“Seandainya sudah definitif pun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Mulai dari soal lahan, SDM, sampai perizinan. Makanya jangan sampai ditunda lagi penetapannya oleh pemerintah pusat,” paparnya.

Setelah BP Batam stabil, maka investor butuh insentif fiskal, kemudahan perizinan dan juga pemangkasan birokrasi agar jangan sampai berbelit-belit lagi.

“Birokrasi jangan begitu panjang sebab kami bersaing dengan negara tetangga yang sudah lebih baik,” paparnya lagi.

Pengusaha sempat berharap pada pelaksanaan Online Single Submission (OSS) di Batam terkait perizinan usaha. Na­mun, pada praktiknya, pelak­sanaannya masih banyak kendala di kalangan pelaku usaha.

“Maka harus dibenahi terutama soal integrasinya dengan sistem perizinan di Pemko Batam,” katanya.

Dan satu lagi persoalan yang harus dicari solusinya yakni persoalan ongkos angkut kontainer dari Batam yang begitu mahal.

Rafki mengaku, memang saat ini mulai ada penurunan tarif, tapi belum seperti yang diharapkan oleh dunia usaha. Fasilitas pelabuhan juga sudah relatif ketinggalan. Sehingga harus segera diperbaiki untuk menekan biaya agar bisa efisien dan menguntungkan banyak pihak.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam Achyar Arfan mengatakan, dengan disatukannya pucuk pimpinan BP Batam dengan Pemko Batam akan menimbulkan kenyamanan dalam berusaha.

“Ini bonus buat Batam. Kepastian usaha jadi meningkat. Saat ada dua pimpinan pun, Batam tetap bagus. Apalagi satu kepala seperti yang dijanjikan Wakil Presiden,” paparnya.

Saat ini, kata dia, pengusaha di Batam memang masih menunggu dan memantau situasi usai pemilu dan menjelang pergantian pimpinan BP Batam.

“Secara nasional, atmosfirnya begitu. Di media nasional pun, pengusaha besar sudah optimistis menunggu hasil dari KPU,” jelasnya.

Namun, ada dua hal penting yang harus dipertahankan di Batam, meski pimpinan ikut berganti. Yakni sistem Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan status Batam sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ).

Menurut Achyar, implementasi FTZ Batam sekarang beda dengan yang dulu. Dengan adanya perjanjian perdagangan bebas, maka tarif diatur jadi lebih rendah. Selain itu, biaya impor dihapus sehingga daya saing harus ditingkatkan.

“Dengan adanya FTZ dan HPL, itu saja sudah menimbulkan ketenangan dan kenyamanan di Batam,” pungkasnya. (leo)

Update