batampos.co.id – Setelah melewati proses panjang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir sebagai tersangka dalam skandal suap proyek pembangunan PLTU Riau 1. Sofyan menjadi tersangka keempat dalam perkara yang diawali operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Juli tahun lalu itu.
Penetapan Sofyan sebagai tersangka diumumkan KPK, Selasa (23/4). Mantan Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) itu menyusul tiga orang lain yang lebih dulu diproses oleh KPK. Yaitu, mantan Wakil KetuÂa Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Menteri SosiaÂl (Mensos) Idrus Marham, dan pemegang saham mayoritas Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut Sofyan berperan penting dalam skandal suap PLTU Riau 1. Itu diawali dari buntunya permohonan anak perusahaan Blackgold, PT Samantaka Batubara, mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1 pada 2015.
”Akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PLN,” kata Saut.
Di persidangan perkara PLTU Riau 1 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kotjo disebut memintÂa bantuan elit Partai Golkar agar biÂsa berkoordinasi dengan Sofyan. Kebetulan, Kotjo meruÂpaÂkan teman dekat Setya NovanÂto (Setnov) yang kala itu menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR. Atas arahan Setnov, Kotjo lantas berkoordinasi dengan Eni agar bisa bertemu Sofyan.
Eni pun mengajak Sofyan dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Supangkat Iwan Santoso ke rumah Setnov pada 2016. Dalam pertemuan itu, Setnov meminta proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa III. Namun, proyek itu sudah jatah pihak lain. Sofyan pun mengarahkan Eni dan Supangkat untuk berkoordinasi tentang proyek lain, yakni PLTU Riau 1.
Di awal 2017, Eni kemudian memÂperkenalkan Kotjo kepaÂda Sofyan. Perkenalan itu diduÂga dilakukan di Kantor Pusat PT PLN di Kebayoran BaÂru, JaÂkarta Selatan. Dalam peÂrÂtemuan itu, Sofyan diduga meÂngarahkan Eni dan Kotjo untuk menyerahkan dokumen peÂnawaran pembangunan proyek PLTU Riau 1 ke SupangkaÂt.
Pertemuan-pertemuan itu membuahkan hasil. Pada 29 Maret 2017, IPP PLTU Riau 1 berkapasitas 2 x 300 megawatt senilai USD 900 juta masuk dalam Rencana Usaha Penye-diaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN 2017 sampai 2026 dan disetujui masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB).
Setelah PLTU Riau 1 masuk dalam rencana kerja, pertemuan antara Sofyan, Kotjo dan Supangkat diduga semakin intens dilakukan. Pertemuan itu membahas aturan main mendapatkan proyek PLTU Riau 1 berdasar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4/2016 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Mulai dari teknis pekerjaan hingga pendanaan.
Akhirnya, PLN dan Kotjo sepakat dengan kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 dengan skema penunjukan langsung (PL). Syaratnya PT PJB, selaku anak perusahaan PLN mendapat saham konsorsium minimal 51 persen. Kotjo pun sepakat.
Sehingga, pada 18 Agustus 2017, perusahaan Kotjo menjadi bagian konsorsium PT PJB sebagai mitra pemasok batubara PLTU Riau 1 melalui nota kesepahaman kerja sama antara PT Samantaka dan PT PLN Batubara.
Selain membantu deal-dealan proyek, Sofyan juga diduga mengarahkan anak buahnya untuk terus memonitor rangkaian teknis kerja sama itu.
Termasuk, memantau keluhan Kotjo terkait persyaratan kesepatan power purchased agreement (PPA). Saat itu, Kotjo menyebut perusahaan China Huadian Engineering Company (CHEC) selaku pemodal keberatan dengan syarat PPA.
”Diduga SFB (Sofyan Basir) menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA antara PLN dengan BNR (Blackgold) dan CHEC segera direalisasikan,” ungkap Saut dalam konferensi pers di gedung KPK.
Lantas apa yang diperoleh Sofyan atas kesepakatan kerja sama itu? Saut mengatakan Sofyan diduga menerima janji yang sama dengan Eni terkait dengan kerja sama pembangunan PLTU Riau 1.
Yakni berupa pembagian fee yang diambil dari komisi Kotjo sebesar 2,5 persen dari nilai proyek atau sekitar USD 25 juta (sekitar Rp 350 miliar).
”SFB (Sofyan, red) diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham,” terang Saut. Dalam perkara ini, KPK menerapkan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 56 ayat (2) KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dalam pasal tersebut, suap yang diterima tidak hanya berupa uang. Melainkan juga hadiah atau janji. Sejauh ini, yang telah menerima realisasi fee adalah Eni dan Idrus Marham. Penerimaan itu disebut dalam putusan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Yakni, untuk Eni sebesar Rp 4,75 miliar. Sedangkan Idrus Rp 2,25 miliar.
Lalu bagaimana dengan nama lain yang telah disebut ikut andil dalam keputusan kerja sama proyek PLTU Riau 1? Saut mengatakan, nama-nama yang muncul, seperti Setya Novanto dan Supangkat, tetap akan didalami dalam proses penyidikan. ”Nanti itu (nama-nama yang muncul, red) akan didalami lebih lanjut, pasti akan dikroscek kembali,” imbuh dia.
Saut menegaskan, penetapan tersangka Sofyan tidak ada kaitannya dengan intervensi dari pihak manapun. Menurut dia, proses hukum yang dilakukan KPK murni berjalan sesuai koridor. Pun, pemeriksaan Sofyan sebagai saksi sudah beberapa kali dilakukan. Baik di tahap penyidikan maupun di persidangan.
”Ini soal waktu saja, ketika kami memutuskan SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, Red), waktunya itu mulai jalan,” papar mantan pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) itu.
Dia menambahkan, SPDP telah dikirimkan ke rumah Sofyan pagi kemarin (23/4). Dia pun meminta semua pihak untuk menghormati dan mengawal proses hukum tersebut agar dapat berjalan maksimal. Ke depan, pihaknya akan memanggil Sofyan dan para saksi lain dalam proses penyidikan tersebut.
”Kami ingatkan tersangka dan saksi bersikap kooperatif.”
Disisi lain, sumber Jawa Pos di internal KPK mengatakan, penetapan Sofyan sebagai tersangka sejatinya sudah bisa dilakukan tahun lalu. Sebab, dari alat bukti yang ditemukan sudah muncul dugaan keterlibatan Sofyan. Namun, terjadi perdebatan dalam gelar perkara di tingkat pimpinan dan kedeputian kala itu.
Sebagian pimpinan menyarankan penetapan dilakukan setelah persidangan Eni dan Kotjo berkekuatan hukum tetap. Sementara lainnya setuju Sofyan naik penyidikan.
”Yang jelas prosesnya (penetapan Sofyan sebagai tersangka) panjang dan alot,” ungkap sumber tersebut. (tyo)