batampos.co.id – Tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu kursi akhirnya dipastikan diterapkan tahun ini. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, dalam satu dua hari lagi, nama jemaah calon haji (JCH) berhak lunas biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) kuota tambahan akan diumumkan.
Keterangan tersebut disampaikan Lukman usai membuka pembekalan terintegrasi petugas haji Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, tadi malam (23/4). Dia menegaskan sampai sekarang belum ditetapkan jadwal pelunasan BPIH untuk mengisi kuota tambahan.
”Diumumkan dahulu nama-nama calon jemaah yang berhak melunasi. Setelah itu dalam waktu dekat juga, diumumkan jadwal pelunasannya,” kata Lukman.
Dia menjelaskan adanya tambahan kuota sepuluh ribu tersebut, menghadirkan tantangan tersendiri. Antrean sejumlah layanan haji diprediksi bakal terjadi. Seperti antrean pemberangkatan jemaah dari Makkah menuju Arafah atau masyair. Dia menjelaskan penggunaan bis saat itu juga dibatasi. Pemberangkatan menuju Arafah dijalankan dalam tiga gelombang. Yakni pagi, siang, dan menjelang Maghrib.
Terkait dengan anggaran untuk tambahan haji tersebut, pembahasannya sudah diselesaikan antara pemerintah bersama Komisi VIII DPR. Lukman mengatakan untuk merealisasikan tambahan 10 ribu kuota haji itu, dibutuhkan tambahan BPIH hingga Rp 353,72 miliar. Biaya ini dikumpulkan dari beberapa sumber. Seperti efisiensi pengadaan Riyal Arab Saudi (SAR) oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 2019 sebesar Rp 65 miliar.
Kemudian dari realokasi efisiensi pengadaan akomodasi Makkah sebesar Rp 50 miliar. Serta efisiensi atau tambahan nilai manfaat BPKH sebesar Rp 55 miliar.
“Tambahannya yang dari APBN itu sekitar Rp 183,7 miliar sekian,” imbuh Lukman.
Kemenag juga sudah membagi distribusi tambahan kuota itu. Sebanyak 25 persen dari tambahan atau sebanyak 2.500 kuota akan diberikan untuk CJH lansia. Kemudian 2.500 kuota untuk pendamping lansia dan 5.000 kuota untuk daftar tunggu di masing-masing provinsi.
”Kuota provinsi dibagi secara proporsional,” kata Lukman.
Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong menyatakan semula BPKH menyebutkan tidak memiliki uang tunai.
”Tugas BPKH itu menyiapkan uangnya. Bukan membantah DPR,” kata politisi PAN itu.
Dia bersyukur akhirnya sudah ada solusi terkait tambahan anggaran haji untuk tambahan kuota 10 ribu. (wan)