batampos.co.id – DPRD Batam menggelar pertemuan bersama Camat se-Batam di ruang serbaguna DPRD Batam, Selasa (30/4) siang. Pertemuan tersebut untuk membahas peningkatan pelayanan kantor camat ke masyarakat, serta terkait banyaknya TPS ilegal yang baru-baru ini banyak lahan di dekat lingkungan perumahan mendadak dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat.
Camat se-Batam ini ditemui oleh beberapa anggota DPRD Batam seperti dari Komisi I yang membidangi pemerintahan, Tumbur Sihaloho, Komisi II Dandis Rajagukguk serta Salon Simatupang dan Mesrawati Tampubolon.
Pada pertemuan tersebut, anggota DPRD Batam yang hadir meminta kepada seluruh Camat se-Batam untuk meningkatkan pelayanannya ke masyarakat, khususnya pelayanan terkait dokumen identitas diri warga.
Sebab, masih banyak ditemui keluhan warga yang masih kesulitan dalam mengurus dokumen baik di kelurahan ataupun kecamatan di Batam.
“Ini yang sudah saatnya para camat ataupun lurah di Batam berbenah diri, berikan pelayanan ke masyarakat secara prima. Minimal saat masyarakat datang hendak mengurus dokumen di kantor lurah ataupun kecamatan, dari depan petugas pelayanan atau front office, minimal bertanya ke warga apa yang bisa dibantu. Ini tidak, baru masuk kantor saja, warga harus sudah berhadapan dengan pegawai di kelurahan atau kecamatan yang menampakkan mimik muka ketus. Kalau sudah seperti itu, bagaimana mereka mau memberikan pelayanan yang baik ke masyarakat, itu sudah harus diubah, saatnya berbenah,” ujar Tumbur Sihaloho.
Tak hanya itu saja. Tumbur meminta para camat di Batam untuk bisa berinovasi dalam melayani masyarakat, mampu meningkatkan SDM para pegawainya, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan.
“Pegawai di kantor camat maupun kelurahan itu merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Kalau pegawainya mengerti dan bisa menjelaskan ke masyarakat, apa saja syarat yang harus dibawanya, kelengkapan berkas apa saja yang sudah bisa diproses, syarat apa saja yang kurang dan harus dilengkapi, serta harus kemana untuk melengkapi berkas persyaratan, kalau itu bisa dijelaskan oleh pegawai secara baik dan santun, saya yakin masyarakat juga akan mengerti dan paham serta tidak ngotot harus selesai saat itu juga,” terangnya.
Menanggapi permintaan anggota DPRD Batam akan peningkatan pelayanan ke masyarakat, para camat yang hadir menegaskan, yang menjadi kendala saat ini adalah, banyak masyarakat yang mengajukan pengurusan dokumen, sudah tahu berkas yang dibawa minim, tetap saja ngotot harus bisa diproses.
“Itu yang menjadi kendala di lapangan. Warga tahunya pokoknya harus bisa diproses dan diterima saat itu juga berkasnya. Padahal sudah kami jelaskan baik-baik syarat yang harus dibawa dan dilengkapi untuk bisa diproses,” ujar beberapa camat yang hadir seperti Camat Bengkong, Sagulung, Batuaji, serta Sekupang dan Batamkota.
Tumbur juga menyoroti soal pembagian sembako murah yang dinilainya kurang merata dan kurang tepat sasaran.
“Soal sembako murah, harusnya terlebih dahulu dipetakan, dimaping daerah mana saja yang masyarakatnya membutuhkan itu sebelum main didistribusikan. Minimal tiap lingkungan itu, warga yang memang kurang mampu bisa dapat kupon sembako gratis, warga kurang mampu bisa dijangkau dengan sembako murah,” terangnya.
Sedangkan anggota DPRD Batam dari Komisi II, Salon Simatupang menyoroti banyaknya sudut perumahan di Batam yang mendadak jadi tempat pembuangan sampah atau TPS ilegal.
“Seperti misalnya tempat tinggal saya di Tiban Koperasi. Di sudut dekat perumahan di tepi jalan raya sekarang jadi TPS ilegal. Banyak warga menjadikan lahan tersebut tempat membuang sampah. Ini harus segera disudahi kebiasaan buruk itu. Camat harus juga peduli dan turun tangan. Segera koordinasikan dengan dinas terkait seperti Dinas Kebersihan untuk ditempatkan bin kontainer, agar warga tak lagi membuang sampah di sembarang tempat. Itu tak hanya di kawasan Tiban loh, di Batamkota ataupun Batuaji dan Sagulung pun juga ada seperti itu,” tegasnya. (gas)