batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan pemerintah akan menindak tegas media, baik media sosial dan media massa, yang terlibat pelanggaran hukum. Terutama pelanggaran melalui pemberitaan pasca-pemilu.
“Media mana yang nyata-nyata membantu pelanggaran hukum, kalau perlu kami shutdown, kami hentikan. Kami tutup demi keamanan nasional,” ujar Wiranto, Senin (6/5).
Pernyataan tersebut disampaikan Wiranto usai menggelar rapat koordinasi terbatas terkait kondisi setelah Pemilihan Umum atau Pemilu 2019, di kantornya di Jakarta, kemarin.
Wiranto menyebut rapat koordinasi itu digelar untuk menyoroti kegiatan yang dianggap sudah melanggar hukum setelah pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini.
Salah satunya, kata Wiranto, rapat ini juga membahas ihwal pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk mengadu domba TNI dengan polisi.
“Dikatakan 70 persen TNI sudah dapat dipengaruhi untuk berpihak kepada langkah-langkah inkonstitusional. Seperti itu harus dibuktikan secara hukum, enggak bisa dibiarkan ngomong seenaknya,” kata Wiranto.
Wiranto mengatakan, rapat kali ini akan membahas soal pelanggaran hukum yang terjadi baik sebelum atau sesudah Pemilu.
Ia mengatakan, pelanggaran yang dimaksud tak hanya sebatas insiden di dunia nyata tetapi juga di media sosial.
Untuk itu, dalam rapat tersebut, Wiranto mengundang Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Menurut dia, Kementerian Komunikasi dan Informatika memang sudah mengambil langkah tegas di media sosial.
Namun, Wiranto ingin ada langkah yang lebih konkret. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik pernyataan Wiranto tersebut. Menurut Fahri, kebebasan berpendapat di negara demokrasi adalah harga mati.
“Jadi begini teorinya itu. Kebebasan ini harga mati. Kapasitas pemerintahlah yang harus disesuaikan dengan kebebasan masyarakat,” beber Fahri di Istana Merdeka usai buka puasa dengan Presiden Jokowi, Senin (6/5).
Fahri menjelaskan, kebebasan berpendapat masyarakat, seperti halnya banyak di negara maju akan menghasilkan kebaikan.
“Masyarakat bebas itu hasilnya Amerika, Eropa, itu masyarakat bebas semua, itu hasilnya baik, positif. Jadi ini mesti dijaga. Kapasitas pemerintah untuk mengelola kebebasan itu yang perlu diperbaki,” kata Fahri.
Fahri meminta pemerintah tak panik karena masyarakat yang bebas berpendapat menyuarakan isi hatinya.
“Jangan kemudian pemerintahnya gelagapan, panik, lalu kemudian kebebasannya mau ditutup, itu salah. Cara berpikirnya terbalik. Justru kapasitas pemerintah mengelola kebebasan itu yang harus diperbaiki agar lebih baik lagi,” urai dia.(*)