Sebanyak 126 siswa yang terbukti curang saat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) diberikan sanksi nilai nol oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Muchlis R. Luddin, mengatakan pihaknya menerima 202 aduan kecurangan saat UNBK. Dari jumlah tersebut, 126 peserta terbukti curang dan pelaku terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Timur.
“Ada 21 kasus kecurangan di Jawa Timur, jumlah tersebut terbanyak jika dibandingkan dengan provinsi lain,” katanya. Muchlid memaparkan di Provinsi Kalimantan Selatan yang terbukti melakukan kecurangan ada 18 kasus, Bali 15 kasus, Jawa Barat 13 kasus, dan Lampung 13 kasus.
“Dari 34 provinsi, ada 25 provinsi yang terdapat kasus kecurangan,” tuturnya saat konferensi pers penjabaran hasil UNBK, Selasa (7/5/2019).
Muchlis menjelaskan, jenis kecurangan bervariasi. Salah satunya peserta UNBK memotret soal ujian, lalu mengirim melalui aplikasi WhatsApp (WA). “Tahun ini kebocoran soal sudah tidak ada. Seluruh peserta ujian yang terbukti curang diberi nilai nol,” ujarnya.
Namun, mereka diberi kesempatan untuk mengulang. Cara tersebut memang akan dievaluasi apakah membuat jera atau tidak.
Selain temuan itu, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud melihat ada korelasi antara peserta dan waktu ujian.
Peserta ujian yang cepat keluar ruangan cenderung memiliki nilai jelek. Hal itu terlihat dari 2.200 logbook. ”Semakin sembrono, nilai semakin jelek. Kalau UN menjadi penentu kelulusan, mungkin tidak ada lagi yang gambling,” ucap Kabalitbang Kemendikbud, Toto Suprayitno.
Bagaimana dengan nilai UNBK? Dia tidak menyebutkan secara terperinci per wilayah. Secara nasional, nilai jurusan IPA tingkat SMA naik. Kecuali pelajaran kimia yang menurun 0,22 poin daripada tahun sebelumnya.
Berbeda dengan SMA, madrasah aliyah (MA) jurusan IPA cenderung mengalami kenaikan di seluruh mata pelajaran. ”Untuk jurusan IPS, ada penurunan pada mata pelajaran bahasa Indonesia, sosiologi, dan geografi,” ujarnya.
Dia berharap analisis hasil ujian nasional tidak semata mempertimbangkan nilai. Sebab, data yang diolah balitbang mampu menjadi acuan bagi zonasi dan sekolah untuk melakukan perbaikan. ”Niatnya untuk memberikan diagnosis sedetail mungkin,” bebernya.(jpc)