Masalah perizinan investasi di Indonesia masih mendapatkan perhatian serius Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Jokowi, masalah penyederhanaan perizinan investasi, masih menjadi kendala besar di masa ke pemimpinannya lima tahun terakhir.
Jokowi bahkan mengaku jengkel masalah tersebut dibiarkan terus berlarut-larut baik ditingkat pusat maupun daerah.
Dari catatannya, investor yang ingin menanamkan investasi ke Indonesia harus menuntaskan setidaknya 259 perizinan.
“Lima tahun yang lalu investor berbondong-bondong datang ingin investasi. Tapi yang netas sangat kecil. Kita tidak bisa mengeksekusi dan merealisasikan soal perizinannya. Pembangkit tenaga listrik, baik tenaga uap, angin, panas bumi, semuanya (perizinan) ruwet, ruwet,” kata Jokowi dalam pidato pembukanya di acara Musrenbangnas 2019, Hotel Sharing-La, Kamis (9/5/2019)
Jokowi menyatakan terus berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) Indonesia sejak 20 tahun lalu. Yakni, defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) dan defisit neraca perdagangan.
Masalah tersebut sulit diselesaikan jika perizinan untuk investasi Indonesia masih berberbelit-belit. “Apa tidak terengah-engah investornya ngurus 259 izin. Kalau dikoperin bisa 10 koper itu izinnya. Ngurusnya juga tidak mungkin dalam tiga tahun,” terangnya.
Kendati demikian, Jokowi menyampaikan persoalan sulitnya perizinan merupakan masalah seluruh pihak, baik pusat, daerah maupun kementrian.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap seluruh pihak dapat bersinergi untuk memudahkan investasi di Indonesia.
“Saya kemarin ngomong sama menteri-menteri, investasi yang berorientasi pada ekspor dan investasi yang berorientasi pada subtitusi barang-barang impor itu kalau perlu nggak pakai izin. Izinnya diberikan kemudian. Jengkel saya. Nggak bisa menyelesaikan yang sudah keliatan,” tegasnya.
Namun, Jokowi menambahkan, pemerintah yang dipimpinnya secara perlahan telah mampu untuk menyederhanakan perizinan investasi dari 259 menjadi 58 perizinan saja. Akan tetapi, angka itu masih terlalu banyak. Alumnus UGM itu masih ingin menyederhanakan sampai di bawah 5 perizinan.
“Jadi harus ada kemauan kuat, kalau kita tidak ingin terjebak di middle income trap. Kalau biasa biasa saja, jangan berharap, kita bisa masuk negara perekonomian keempat dan kelima terkuat di dunia 2024,” pungkasnya.(jpc)