Pekerja menggesa pembangunan kapal di Sagulung, Rabu (28/3). Industri galangan kapal saat ini sedang bangkit kembali yang sempat lesu. Orderan kapal dari dalam negeri dan luar negeri mulai mengeliat. F Dalil Harahap/batampos.co.id

batampos.co.id – Pemerintah terus mensosialisasikan hasil revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Selain akan menjadi payung hukum bagi penetapan wali kota Batam sebagai pejabat ex officio kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, revisi PP tersebut juga mengatur penambahan kegiatan ekonomi di Batam.

“Ini ada penambahan di bidang kegiatan ekonomi yakni logistik, pengembangan teknologi, energi, kesehatan dan farmasi,” kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Mugiarso, Rabu (8/5).

Tapi untuk merealisasikannya, PP ini menekankan pada perencanaan bersama antara BP Batam dan Pemko Batam. Perencanaan bersama tersebut meliputi pembangunan infrastruktur mencakup jalan, drainase, jembatan, taman, pasar umum, pusat perdagangan, tempat ibadah, pemakaman, tempat pengolahan sampah, dan infrastruktur lainnya.

“Perencanaan ini akan disepakati bersama dan dikoordinasikan oleh Dewan Kawasan (DK) Batam,” tegasnya. Menurut Susi, kegiatan ekonomi di Batam saat ini masih terbatas di sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, dan pariwisata. Padahal, Batam dinilai punya potensi besar untuk mengembangkan sektor lainnya.

Seperti logistik, pengembangan teknologi, energi, kesehatan, dan farmasi. Dengan demikian, maka dampaknya juga akan dirasakan oleh calon investor, pemerintah, dan juga masyarakat.

“Bagi calon investor, peningkatan iklim investasi dapat ditingkatkan dengan bidang kegiatan yang lebih luas,” ucapnya. Di samping itu, kepastian hukum dan perizinan akan terbentuk karena kebersamaan antara BP dan Pemko Batam.

“Pemerintah juga akan lebih efisien dalam koordinasi antarinstansi,” paparnya. Selama ini, koordinasi pembangunan infrastruktur publik di Batam belum berjalan dengan baik karena kedua instansi baik BP dan Pemko merencanakannya sendiri-sendiri.

Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi enggan berkomentar saat ditanya soal kepastian dirinya merangkap jabatan sebagai kepala BP Batam. Rudi memilih mengelak saat ditanya sejumlah wartawan usai pertemuan di DPRD Kota Batam, Rabu (8/5).

“Udah mau salat nih, ayo ke sana,” kata Rudi sambil menunjuk ke arah Masjid Agung Batam. Padahal, sebelum ditanya soal ex officio, Rudi lancar menjawab semua pertanyaan para pewarta.

Mulai dari persoalan sertifikasi Kampung Tua, kelanjutan pembangunan pelebaran jalan di Batam, pembangunan Pasar Induk Jodoh, dan beberapa pertanyaan lainnya.Namun saat ditanya soal ex officio, Rudi langsung masuk ke dalam mobilnya.(leo)