batampos.co.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengusut penyebab meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di seluruh Indonesia.

Pekan ini Komnas HAM berencana akan menurunkan Tim Pemantau Pemilu 2019 untuk mencari tahu lebih jauh data maupun informasi terkait kondisi tersebut.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, termasuk di antara tim pemantau yang turun ke lapangan pada agenda puncak pemilu beberapa waktu lalu.


Menurutnya, banyak hal yang melatarbelakangi tumbangnya ratusan petugas KPPS dalam pemilu tahun ini. Bukan hanya fisik, masalah psikologis juga dinilai patut menjadi perhatian.

”Konteks yang juga harus dilihat adalah psikologis,” paparnya.

Masyarakat kota Batam menyalurkan hak suaranya pada Pemilu serentak 7 April 2019 lalu. F.Cecep Mulyana/batmapos.co.id

kata Choirul, beban kerja petugas KPPS memang berat. Sehingga menguras fisik mereka. Namun begitu, tekanan psikis juga tidak kalah hebat.

Anam menyebutkan situasi dan kondisi sepanjang helatan pemilu tahun ini bisa jadi turut menekan psikologis petugas KPPS.

Media sosial yang gaduh, sambung dia, ditambah dengan ekspektasi masyarakat serta kekhawatiran dituduh curang berpotensi menekan petugas KPPS dari dalam.

Sehingga mereka bekerja ekstra. Tujuannya tidak lain untuk menunjukkan komitmen kepada masyarakat.

”Di situlah tekanan psikologis itu berat sekali,” imbuh Anam. Belum lagi, kata dia, berbagai persoalan teknis yang turut mengiringi penyelenggaraan pemilu serentak tahun ini.

Beberapa jadwal yang bergeser pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta masalah logistik yang bermunculan pada detik-detik terakhir jelang coblosan juga menambah beban petugas KPPS.

Anam menyebutkan, instansinya melihat itu sebagai pemicu tumbangnya ratusan petugas KPPS hingga banyak di antara mereka meninggal dunia.

”Bukan menyebabkan kematian. Tapi, memicu kematian,” imbuhnya. Tekanan yang muncul terhadap fisik maupun psikis membuat petugas KPPS yang punya riwayat penyakit kambuh.

Hingga nyawa mereka tidak dapat diselamatkan. Untuk memastikan dugaan tersebut, Tim Pemantau Pemilu 2019 yang dikerahkan Komnas HAM kembali bekerja.

Mereka bakal menggali data dari sumber-sumber utama. Mulai keluarga petugas KPPS yang sakit maupun meninggal dunia, petugas KPPS yang tidak tumbang, KPU, sampai instansi terkait lainnya.

”Kami mau verifikasi,” imbuh Anam. Verifikasi dilaksanakan dengan mengambil sampel dari beberapa daerah.

Targetnya, semua data dan informasi yang dibutuhkan sudah terkumpul sebelum pengumuman hasil pemilu serentak dilakukan oleh KPU.

Dengan begitu, rekomendasi bisa mereka sampaikan sebelum penyelenggara pemilu menyampaikan siapa saja yang memenangkan pemilu.

Itu penting untuk evaluasi maupun penyelenggaraan pemilu ke depan. Sehingga pesta demokrasi tidak lagi merenggut banyak nyawa petugas.

13 Penyakit

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melibatkan Kementerian Kesehatan untuk melakukan penyelidikan kematian petugas TPS di seluruh Indonesia.

Kemenkes telah menerima laporan dari 15 provinsi. Berdasarkan laporan dinas kesehatan dari 15 provinsi tersebut, penyebab kematian petugas TPS ada 13 jenis penyakit dan satu kecelakaan. 13 penyakit tersebut adalah infarct myocard
(penyumbatan otot jantung), gagal jantung, koma hepatikum (gagal hati), stroke, respiratory failure (gagal napas), hipertensi, meningitis, sepsis (infeksi), dan asma.

Selain itu juga diabetes melitus, gagal ginjal, TBC, dan kegagalan multi organ. Kebanyakan usia korban meninggal di kisaran 50-59 tahun.

Sekretaris Jenderal Kemenkes, Oscar Primadi, mengatakan kementeriannya sudah menerima laporan hasil investigasi penyebab meninggalnya petugas penyelenggara pemilu dari 15 dinas kesehatan provinsi.

15 provinsi itu antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Bengkulu.

Selain itu juga Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara.

Oscar meminta kepada masyarakat agar tetap tenang. ”Pekerjaan sebagai petugas pemilu juga dituntut kondisi kesehatan yang prima. Maka para petugas pemilu yang mengidap penyakit tertentu akan terpicu bila tidak mengatur waktu bekerja yang berlebihan,” ungkapnya.

Oscar mengatakan, terkait jadwal petugas KPPS perlu dilihat terlebih dahulu jadwal padatnya seperti apa.

Terkait penjadwalan ini perlu pendalaman lebih lanjut dengan KPU. ”Nantinya kita akan bahas bersama KPU untuk perencanaan pemilu mendatang,” katanya.

Ke depan, menurut Oscar, petugas pemilu yang dipekerjakan diupayakan mempunyai kondisi kesehatan yang baik.

Selain itu, juga dibutuhkan lingkungan pekerjaan yang sehat, ruangan yang cukup luas, dan ritme kerja yang baik.

”Diharapkan, tidak merokok dan tidak terpapar asap rokok, serta memberikan porsi istirahat yang cukup,” ujarnya.(lyn)

Loading...