batampos.co.id – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengatakan, pemerintah Kabupaten Natuna perlu menyiapkan peraturan daerah (Perda) untuk pengelolaan bongkar muat barang di pelabuhan perikanan.

Pemerintah pusat, kata Susi, saat ini sudah mengoperasikan sentra kelautan perikanan terpadu (SKPT) di Selat Lampa. Keberadaan SKPT untuk menampung seluruh hasil tangkapan kapal ikan di laut Natuna Utara.

”Nantinya seluruh kapal ikan yang beroperasi di laut Natuna Utara, bongkarnya di SKPT Selat Lampa,” sebut Susi di Natuna kemarin.


Dijelaskan Susi, pendapatan dari kegiatan bongkar muatan barang kapal perikanan di pelabuhan SKPT adalah hak dari pemerintah daerah yang nantinya dapat sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) setempat.

Menteri Susi Pudjiastuti memberikan sambutan dalam rangka pemusnahan barang bukti kapal perikanan pelaku illegal fishing di SKPT Selat Lampa, Natuna – Kepulauan Riau.
foto: kkp.go.id

”Saya minta supaya Pemda Natuna segera membuat perda bongkar muat di sini. Apalagi saat ini kapal dari Jakarta dan Jawa sudah ada ratusan menangkap ikan di laut Natuna,” jelasnya.

Susi mengatakan, dijalankannya perda bongkat muatan barang kapal perikanan di SKPT Selat Lampa tersebut, akan berimbas pada pendapatan dan keuntungan untuk Pemerintah Kabupaten Natuna, terhadap beroperasinya SKPT di Selat Lampa.

”Pemda Natuna harus menerima retribusi dan PAD dari kegiatan di SKPT. Di samping itu akan ada lowongan pekerjaan bagi masyarakat Natuna,” ujarnya.

Seperti diketahui, saat ini pendapatan asli daerah Kabupaten Natuna masih sangat minim, terutama sektor perikanan. Bahkan secara keselutuhan, PAD Natuna tidak mencapai Rp 100 miliar per tahun. Saat ini pemerintah baru menyerahkan ranperda retribusi pelelangan ikan. (arn)

Loading...