Mau diapakan sebenarnya Batam ini? Apakah BP Batam dipimpin wali kota selaku ex officio, ataukah kalangan profesional, ataukah ada model lain? Semua masih menunggu.
Pekan lalu saat dalam perjalanan pulang ke rumah, saya kaget dengan kemunculan spanduk-spanduk berisi pro dan kontra terkait ex officio Badan Pengusahaan (BP) Batam. Di sekitar kantor BP Batam spanduknya menolak ex officio, sementara di jalanan mendukung ex officio.
Sebenarnya, sampai sekarang pun saya masih kurang tertarik dengan isu tersebut. Bagi saya, mau ex officio atau tidak. Mau BP Batam dipimpin wali kota atau profesional. Bagi saya biasa-biasa saja. Yang terpenting bagi saya, bagaimana perekonomian bisa kembali membaik.
Beberapa teman memang kerap menanyakan pendapat saya mengenai ex officio. Dengan spontan saya pun menjawab: “tidak tahu dan tidak mengikuti”. Mungkin karena saya kurang peka. Tapi bagi saya, itu bukan ranah saya menjawab. Banyak yang lebih pintar dan tentunya sangat kompeten untuk membahas serta menjawabnya.
Yang terjadi sekarang bagi saya tidak lebih dari sekadar drama. Penuh dengan intrik dan kepentingan. Namun saya tidak tahu apakah kepentingan politik, kepentingan asing, atau kepentingan orang lain. Yang pasti, drama ini sangat merugikan kita semua. Membuat Batam makin tidak jelas
Bagaimana dengan “perang” spanduk itu? Saya tidak menyalahkan mereka yang menolak BP Batam dipimpin wali kota selaku ex officio. Saya juga tidak menyalahkan para pendukung BP Batam dipimpin wali kota selaku ex officio. Masing-masing punya pandangan sendiri.
Bagi saya, itu hak mereka. Mau pro atau kontra, silakan saja. Beda pendapat dan pilihan boleh. Selama masih pada koridor yang tepat. Yang penting tidak berujung anarkis. Mengingat Batam ini bukan tempatnya anarkis. Batam adalah tempatnya orang berinvestasi, berusaha, dan bekerja.
Dalam hal ini, saya justru menyalahkan pemerintah pusat yang tidak tegas. Selalu pandai bersilat lidah. Sukses membuat gaduh di Batam lewat berbagai kebijakannya. Jika memang wali kota yang ditunjuk untuk memimpin BP Batam sebagai ex officio, segeralah dilantik. Jangan pakai kejutan-kejutan lagi.
Begitu juga sebaliknya. Jika memang BP Batam dipimpin orang pusat atau dari kalangan profesional, ya segeralah diputuskan dan dilantik. Tidak perlu lagi memberikan angin yang berpotensi memunculkan kegaduhan di kemudian hari. Mau tetap FTZ atau kawasan ekonomi khusus (KEK), segera putuskan.
Menurut saya, bukan soal ex officio atau bukan. Tapi bagaimana membangun perekonomian Batam yang sudah lama sakit. Tentang bagaimana berpikir dan bertindak untuk menjadikan Batam sebagai tempat yang tepat untuk berinvestasi. Juga untuk berusaha.
Batam adalah kiblat ekonomi Indonesia. Oleh Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, Batam dibuat untuk menandingi negara-negara maju seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan lainnya. Di saat nasib Batam belum jelas, justru negara-negara tetangga berhasil mendatangkan investor.
Mestinya, kaburnya beberapa investor dari Batam tahun lalu menjadi pelajaran. Harus dicari tahu apa penyebabnya. Regulasikah? Kepastiankah? Atau apa? Lah kalau setiap tahun ada investor yang kabur atau menutup perusahaan, bagaimana nasib Batam ke depannya.
Memikirkan untuk mendatangkan investor dan mengembalikan kejayaan ekonomi Batam, menurut saya, lebih prioritas daripada sekadar “perang” spanduk. Itulah persoalan yang sebenarnya luput dari pengamatan kita. Persoalan besar yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kita semua. PR bagi mereka yang pro dan kontra.
Ah, entahlah.
Saya harap pemerintah pusat lebih cerdas. Semoga dapat menghasilkan keputusan yang tidak merugikan Batam. Apapun hasilnya kelak, dapat menjadikan perekonomian Batam semakin tumbuh, kuat, dan sehat. Mengingat Batam adalah etalase Indonesia. Wajah Indonesia di mata dunia. (*)