batampos.co.id – Calon Legislatif (Caleg) terpilih dan nggota DPD dalam Pemilu 2019 diminta untuk segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan ada lebih dari 15 ribu orang Penyelenggara Negara yang akan melaporkan LHKPN sebagai caleg terpilih.

“Agar pelaporan berjalan dengan baik, KPK telah membuka pelayanan sejak saat ini dan menyelenggarakan layanan khusus selama rentang waktu 22-29 Mei 2019, termasuk pada hari Sabtu-Minggu,” katanya , Kamis (16/5/2019).

Febri menuturkan, penyampaian LHKPN calon legislatif terpilih dipusatkan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (Gedung KPK lama), Jakarta.

Menurutnya, untuk mempermudah pelayanan, KPK akan membuka 20 meja layanan penerimaan LHKPN sejak pukul 08.00-15.30 WIB. Konter-konter pelayanan tersebut lanjutnya, akan melayani penerimaan laporan harta, pemeriksaan, sekaligus konsultasi jika dibutuhkan.

Nantinya, KPK akan memberikan tanda terima LHKPN secara daring untuk laporan yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap. “Laporan dinyatakan lengkap setelah wajib lapor mengisi LHKPN secara online melalui situs www.elhkpn.kpk.go.id dan melengkapi persyaratan lainnya yang ditetapkan seperti surat kuasa dan lampiran lainnya. Tata cara pengisian dapat diunduh melalui www.elhkpn.kpk.go.id pada menu ‘unduh’,” ucap Febri.

Kata dia, kewajiban lapor harta kekayaan calon legislatif terpilih merujuk pada Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasal 84A Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.

Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa calon terpilih harus menyerahkan tanda terima LHKPN dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya putusan KPU mengenai penetapan calon terpilih.

“Jika calon terpilih tidak menyerahkan tanda terima LHKPN, maka KPU tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada presiden, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan gubernur,” tegas Febri.

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa tujuh hari penghitungan suara setelah 22 Mei 2019 dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, lanjut Febri, maka pelayanan pendaftaran LHKPN berakhir pada 29 Mei 2019. Sehingga setelah itu KPK tidak melayani sampai dengan 9 Juni 2019.

“Karenanya, agar tidak menghambat proses pelantikan bagi calon terpilih atau yang kemungkinan besar terpilih diimbau untuk segera melaporkan LHKPN dan melengkapi persyaratan yang ditentukan,” tukasnya.(jpc)

Loading...