batampos.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengantisipasi dan menjamin pencairan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 PNS agar tetap dilakukan sesuai jadwal.

Sebelumnya kekhawatiran keterlambatan pencairan di daerah dipicu isi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 dan 36 Tahun 2019. Dalam pasal 10 ayat 2 PP itu disebutkan, pemberian gaji, uang pensiun, tunjangan ke-13, dan THR yang bersumber dari APBD harus diatur dengan peraturan daerah (perda).

Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo menjelaskan, pihaknya telah meminta menteri keuangan serta menteri pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi (PAN-RB) merevisi PP tersebut. Itu tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/ 3746/SJ tanggal 13 Mei 2019.


Rekomendasi tersebut, kata Hadi, sudah disetujui kementerian terkait.

“Menteri PAN dan RB telah mengajukan surat kepada menteri sekretaris negara serta menteri hukum dan HAM agar melakukan perbaikan revisi khusus,” ujarnya di kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin.

Hadi mengakui, pencairan THR bagi PNS melalui perda memang rawan terjadi keterlambatan. Sebab, proses pembuatan perda tidak sederhana. Kepala daerah harus duduk bersama dengan DPRD. Tahapannya pun bisa memakan waktu yang cukup panjang. Padahal, Lebaran kian dekat.

Karena itu, dalam rekomendasi yang telah disetujui, redaksi pasal 10 PP diubah. Dari “peraturan daerah” menjadi “peraturan kepala daerah”.

Dengan perubahan tersebut, Hadi optimistis THR bisa dicairkan tepat waktu. Sebab, secara teknis, pembuatan peraturan kepala daerah relatif lebih mudah daripada perda. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan 58/2019, THR diberikan paling cepat sepuluh hari sebelum Lebaran.

“Kalau enggak cair yo PNS gejolak pasti yah,” kata mantan Sekda Jawa Tengah tersebut.

Bagaimana jika terjadi keterlambatan pencairan? Hadi mengatakan, itu bergantung pada persoalannya. Jika ada unsur kesengajaan penundaan, itu tidak bisa dibenarkan. Sebab, pemberian THR yang diatur dalam UU dan wujud peningkatan kesejahteraan pegawai harus dilaksanakan sesuai ketentuan.

Konsekuensinya adalah pemberian sanksi bagi pejabat terkait.

ilustrasi
foto: iman wachyudi / batampos

“Sesuai PP 12/2017, sanksi ada tahapan teguran pertama, kedua, dan sebagainya,” kata dia. Jika menemukan kasus keterlambatan semacam itu, Hadi meminta PNS tidak segan mengadukan ke Kemendagri.

Terkait dengan nasib pegawai honorer di daerah, Hadi menjelaskan, selama ini ketentuannya hanya mengatur THR yang diterima PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunannya. THR untuk para pegawai honorer tidak diatur.

“Tidak mengatur sampai ke sana karena yang diatur adalah ASN (istilah baru PNS, Red),” ucapnya.

Pihaknya menyerahkan masalah THR bagi pegawai honorer kepada instansi pemerintah daerah masing-masing. Sebab, hal itu harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Dengan demikian, wajar apabila THR yang diterima pegawai honorer akan berbeda-beda.

Hadi menjelaskan, dari kerangka aturan memang tidak dikenal istilah pegawai honorer di lingkup pemerintah. Dalam UU, selain PNS, kelompok pegawai lain yang dikenal adalah PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Honorer muncul saat terjadi moratorium pengangkatan pegawai.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pihaknya sedang merevisi PP THR sebagai tindak lanjut rekomendasi Kemendagri. Dia memastikan bahwa revisi dilakukan dalam waktu cepat.

“Sedang direvisi dan hampir selesai. Mungkin akan keluar dalam satu atau dua hari ini,” ujarnya di kantor Kementerian ESDM kemarin.

Setelah revisi PP selesai, kata Sri Mulyani, kepala daerah bisa langsung menyiapkan aturan turunannya. “Pemda sudah bisa melakukan pembayaran melalui peraturan kepala daerah,” kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Sebelumnya kewajiban mencairkan THR melalui perda dikeluhkan banyak daerah. Salah satunya disampaikan Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Mojokerto Deny Novianto. Dia menilai waktu tiga pekan tersisa menjelang Lebaran tidak cukup untuk menyiapkan perda.

Petunjuk Teknis

Di bagian lain, kemarin Kemendagri juga mengeluarkan surat edaran terkait petunjuk teknis pencairan THR ke daerah. Surat edaran itu memberikan petunjuk bagi daerah yang memiliki persoalan dengan anggaran.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menerangkan, secara prinsip pihaknya sudah memberikan arahan untuk menyediakan alokasi THR sejak tahun lalu. Itu tertuang dalam Peraturan Mendagri 38/2018 mengenai Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019.

Namun, jika anggaran yang dialokasikan ternyata tidak cukup, ada skema yang bisa digunakan pemda. Skema itu adalah melakukan pengeluaran mendahului perubahan perda APBD dengan mengalihkan anggaran dari pos lain. “Karena ini sifatnya kebutuhan mendesak, penyediaannya dapat melalui perubahan penjabaran APBD tanpa menunggu perubahan APBD tahun 2019,” jelasnya.

Kasus ketidakcukupan anggaran THR pernah terjadi tahun lalu. Alokasi yang disiapkan daerah untuk THR PNS adalah sebesar gaji pokok. Namun, pemerintah pusat membuat kebijakan dengan memasukkan variabel tunjangan dalam pembayaran THR. (*)

Loading...