foto: batampos.co.id / cecep mulyana

batampos.co.id – Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam belum bisa dipastikan kapan akan dilaksanakan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam Abdul Malik, menyatakan pihaknya masih menunggu aturan teknis terkait penyaluran hak pegawai tersebut.

“THR tentu sebelum hari raya dibayar, rencananya akhir Mei. Cuma kami belum terima regulasi PMK yang mengatur secara teknis. Regulasinya belum kami dapat,” kata dia, Selasa (14/5/2019).


Ia mengaku, sejatinya pihaknya telah mendapat informasi sudah ada aturan yang turun dari Kementrian Keuangan. Yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK/05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian RI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Namun belakangan, Menteri Dalam Negeri mengajukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. Serta revisi PP 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara dan Pensiunan.

“Sekarang kami tunggu revisi itu,” kata Malik, menegaskan.

Permohonan revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 35 dan 36 tahun 2019 yang diajukan Kementerian Dalam Negeri, tertuang dalam surat bernomor 188.31/3746/SJ, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengajukan revisi yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Surat tersebut meminta penyaluran THR tidak lagi melalui Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai akan membutuhkan waktu yang lama. Cukup melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dinilai efisien.

“Kami harap cukup dengan Perkada saja, seperti tahun lalu. Begitu dapat aturannya, kami tindak lanjuti dengan Perkada, barulah dibayar,” imbuhnya.

Karena aturan teknis belum ada, Malik belum bisa memaparkan kebutuhan pembayaran THR ASN tahun ini. Termasuk hitungan pembayaran gaji ke 13 yang akan dibayar Juni mendatang.

“Jumlahnya apakah ada perubahan atau sama dengan tahun lalu, belum bisa dipastikan. Yang jelas tahun lalu gaji plus TKD (Tunjangan Kinerja Daerah), tahun ini yang belum tahu,” paparnya.

Data Batam Pos, tahun 2018 lalu Pemko Batam harus merogoh kocek yang lumayan besar yakni Rp 56 miliar untuk membayar khusus THR dengan skema gaji pokok plus TKD.

Jumlah tersebut dirinci yakni, dari gaji pokok yang dibiayai pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 25 miliar. Sementara pembayaran komponen TKD yang menyertai THR, Pemko Batam merogoh kantong lebih dalam sebesar Rp 31 miliar.

Untuk diketahui tidak hanya THR yang akan diterima PNS, hanya selang waktu sekitar sebulan juga akan menerima gaji ke 13. Tahun 2018, skema pembayaran nya sama dengan THR, gaji pokok plus TKD.

“Gaji 13 rencana dibayar Juli,” pungkasnya. (iza)

Loading...