batampos.co.id – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batam terus melakukan penjangkauan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di sejumlah wilayah di Batam. Hanya saja, dari upaya tersebut PMKS yang tersebar diberbagai kawasan ini tetap saja masih ada.

Dari pengamanan yang dilakukan Dinas Sosial Kamis (16/5/2019), Sekretaris Dinsos Kota Batam, Leo Putra, menjelaskan, beberapa PMKS adalah orang-orang baru dan sisanya sudah pernah diamankan sebelumnya.

Menurutnya, maraknya PMKS di sejumlah lokasi ini di Kota Batam, mengindikasikan adanya pihak-pihak yang memang mengkoordinir dan memanfaatkan PMKS. Hal itu terlihat dari jangkauan lokasi para PMKS khususnya mereka yang penyandang disabilitas.


Seperti tuna netra yang bisa berada hingga ke jalan-jalan utama di Kota Batam. “Kita juga bisa lihat bagaimana mereka (tuna netra) itu dituntun ketika beraksi, orang yang menuntun seperti tidak peduli, tidak ada ikatan dengan mereka,” kata Leo, Kamis (16/5/2019) malam.

Guna mewujudkan Kota Batam sebagai kota wisata, Dinsos mengelar razia dan mengamankan 35 PMKS dari beberapa lokasi di Kota Batam. Foto: Bobi/batampos.co.id

Leo melanjutkan, indikasi lain mereka memiliki jaringan terlihat setelah penjangkauan. Dimana ada berbagai pihak yang datang untuk menjamin PMKS yang terjaring oleh Dinsos.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri buat Dinsos yang memang harus memproses PMKS. Mulai dari pendataan hingga proses verifikasi masalah yang dihadapi PMKS.

“Kita tidak selesai pada penjangkauan saja, kita betul-betul identifikasi. Tapi memang kadang belum apa-apa sudah ada yang mau mengambil dengan berbagai alasan,” kata Leo lagi.

Meskipun demikian, Leo menjelaskan bahwa pihaknya tetap bertindak sesuai aturan yang berlaku. Para penjamin yang ingin mengambil PMKS yang terjaring penjangkauan, harus menyertakan sejumlah bukti yang mendukung pernyataannya.

Seperti memperlihatkan KK untuk penjamin yang mengaku keluarga dari PMKS ini. Proses penjangkauan sendiri, kata dia, Dinsos rutin menggelar kegiatan tersebut. Dalam sebulan mereka melakukan penjangkauan sebanyak lima kali.

Tidak hanya itu saja, proses pengawasan sendiri terus dilakukan setiap saat, di luar agenda penjangkauan tersebut.(bbi)

Loading...