batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad rudi mengaku belum menandatangani pemecatan eks Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat kasus suap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 10 Batam.

“Seingat saya belum (tandatangani), ada beberapa yang saya tangani tapi bukan kasus korupsi, tapi kasus lain,” kata Rudi, Kamis (17/5).



Ia memastikan, penegakan hukum akan pelaku kasus korupsi harus dilakukan. Jika sudah inkrah, sudah tentu akan diberhentikan dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kalau sudah inkrah, harus diberhentikan. Tak ada tawar menawar lagi. Yang jelas, kalau sudah penuhi syarat. Sekda akan ajukan ke saya dan pasti saya akan tandatangani (pemecatan),” ucapnya.

Ia menyampaikan, yang penting Pemko Batam telah mendapat salinan inkrah dari pengadilan. Slinan ini akan jadi dasar pihaknya mengambil keputusan.

“Kecuali misal, yang bersangkutan pindah daerah lain bukan hak kami lagi atau terlanjur pensiun, kalau masih di sini, akan diberhentikan langsung,” imbuhnya.

Terkait kasus pungli di SMPN 10 Batam tersebut, ia mengaku apakah sudah mendapat salinan putusan dari pengadilan atau tidak. Dan jika, yang bersangkutan masih melalukan banding artinya inkrah bandinglah yang harus ditunggu.

Walikota Batam HM Rudi
foto: batampos.co.id / bob bani

“Kita tunggu banding seandainya banding. (jika tidak jadi) ada waktu dari yang bersangkutan buat pernyataan mau banding dan kalau lewat akan gugur, saya lupa (berapa lama),” katanya.

Namun yang pasti, lanjut dia, perihal penindakan pelaku kasus di SMPN 10 Batam ini. Pihaknya sudah mengambil tindakan, menghentikan semua hak yang diterima pelaku seperti dulu sebelum berkasus.

“Sudah diberhentikan sementara juga, cuma belum dipecat sajakan, diberhentikans ementara. haknya dulu, tidak diberikan lagi,” paparnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah mendapatkan salinan putusan dari pengadilan terkait kasus pungutan liar (pungli) yang melibatkan eks Kepala Sekolah SMPN 10 Batam, Rahib.

Akan tetapi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin mengatakan, Pemko Batam masih harus menunggu apakah yang bersangkutan akan melakukan upaya banding untuk memutuskan pemberhentian.

“Kami sedang cari info tentang ini. Karena untuk memberhentikan yang bersangkutan harus kami pastikan dia banding atau tidak,” kata Jefridin, Kamis (2/5/2019).

Menurutnya, jika yang bersangkutan banding tentu pihaknya tidak bisa serta merta dapat diberhentikan hingga ada keputusan terkait banding. Sebaliknya jika yang bersangkutan tidak melakukan banding, Pemko Batam akan memberhentikan yang bersangkutan dari status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Walau demikian, gaji yang bersangkutan sudah kami stop,” ungkapnya. (iza)

Loading...