batampos.co.id – Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) “dikepung” aparat gabungan TNI-Polri jelang rencana Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2019.

Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Harry Kurniawan, menyatakan, Polri bersama TNI akan menerjunkan delapan kompi pasukan. Dia mengaku, pengamanan di depan MK sebagai pengamanan normal.

“Ini sebetulnya pengamanan sudah biasa dari dalam rangkaian tahapan personel kami dari TNI dan Polri, semua sudah melekat dari kemarin,” sambungnya.


Menurutnya, satuan pengamanan siap untuk bertugas demi menjaga ketertiban. Mereka lanjutnya sudah mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dalam pendaftaran sengketa pemilu.

Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com

“Terkait aksi kami sudah mengamankan personel keamanan. Karena aksi tersebut memang disiapkan untuk antisipasi baik keamanan objek, yang akan melaporkan dalam sengketa, atau aksi masyarakat yang melakukan aksi di sekitar MK,” tutur Harry.

Namun, Harry mengaku belum mengantongi laporan adanya berapa jumlah aksi massa yang akan turun ke jalan hari ini.

“Pada prinsipnya kami jajaran Polres Metro Jakarta Pusat menginginkan pelaksanaan kegiatan apapun yang memang akan dilaksanakan,” tegas Harry.

Sebagai informasi, hari ini, Jumat (24/5/2019) merupakan hari terakhir pendaftaran permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019. Pendaftaran legislatif berakhir pada pukul 01.45 WIB sementara sengketa Pilpres 2019 pukul 24.00 WIB.

Pendaftaran sengketa legislatif masih berlangsung meski sudah melewati masa pendaftaran. Sementara itu, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mengajukan permohonan sengketa hasil Pilpres pada Jumat (24/5) ini.(jpc)

Loading...