batampos.co.id – Pembangunan Jembatan Batam Bintan masih membutuhkan waktu yang panjang untuk terealisasi. Pasalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) masih menunggu dokumen studi kelayakan atau feasibility study (FS) dari Pemerintah Provinsi Kepri.
“Ini prosesnya panjang dan bertahap karena melewati dua pulau. Jadi harus ada FS dulu dari pemerintah daerah,” kata Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional 1 (satker PJN 1) Kepri dari Kemenpupera, Endry Z Jamal di Gedung Marketing Centre BP Batam, Senin (27/5/2019).
Secara teknis kata dia, Kemenpupera pernah meninjau lokasi rencana pembangunan jembatan ini, baik di Batam maupun Bintan. Dari peninjauan didapati bahwa ada sejumlah titik, kedalaman lautnya mencapai 40 meter.
Menurutnya, jika dihitung dari anggaran maka pemasangan tiang pancang di tingkat kedalaman tersebut membutuhkan biaya yang besar. Endry menyebut sebelumnya sudah ada Detail Engineering Desaign (DED) yang dipersiapkan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Namun, pihaknya melihat masih ada beberapa bagian yang harus direvisi. Ditambah lagi, ide percepatan pembangunan jembatan ini digesa oleh Pemprov Kepri. Sehingga Kemenpupera tetap menunggu FS dari Pemprov Kepri.
“Prosesnya panjang, FS harus disiapkan Pemda setempat (Pemprov Kepri). Baru kemudian membahas perubahan rute jembatan. Kami dari Kemenpupera akan terus koordinasi dengan Pemda untuk percepatan proses,” ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun yakin bahwa Jembatan Batam Bintan akan mulai dibangun pada 2020 mendatang. Apalagi beberapa waktu lalu Tim dari Kementerian Pekerjaan Umum sudah turun ke titik-titik yang menjadi lokasi tapak pembangunan Jembatan Babin.
Lebih lanjut katanya, dengan adanya jembatan tersebut maka akan menjadikan Batam, Bintan, dan Tanjungpinang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepri lebih kompetitif. Karena berada di segi tiga Sijori, jembatan itu akan memancing semakin banyaknya investasi yang masuk ke Kepri. Dan ini juga akan memudahkan pengusaha nantinya dalam berinvestasi.
“Misalnya nanti masalah lahan, maka akan banyak pilihan. Kalau memang di Batam sudah tidak ada lahan untuk berinvestasi, maka bisa di pulau Bintan,” tutup Nurdin Basirun.(leo)