batampos.co.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk menelaah bisnis penerbangan di Tanah Air. Satgas ini, termasuk mendalami perihal kenaikan harga tiket pesawat, juga penerapan bagasi berbayar.
Komisioner KPPU Dinni Melanie mengatakan, untuk kenaikan tiket pesawat indikasi awalnya yakni adanya pembagian pasar antara dua grup maskapai besar. Grup pertama yakni Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya dan Nam Air, sementara grup lain yakni Lion Air, Batik Air dan Wings Air.
”Kami sinyalir, dimana mereka banyak menghapus jadwal yang sudah ada, misal dalam sehari ada lima kali (jadwal penerbangan) dikurangi menjadi empat kali. Untuk beberapa rute dilakukan juga oleh pihak pesaingnya (grup lain),” imbuh Dinni dalam forum jurnalis bersama komisioner KPPU dan Pimpinan KPPU Kanwil II, Jumat (24/5) sore.
Ia mengaku, pihaknya sangat fokus mendalami dugaan-dugaan tersebut. KPPU menilai kenaikan harga tiket cukup tinggi, bahkan dibanding dengan rute internasional sekalipun.
”Maka, ini jadi perhatian kami,” katanya.
Sayangnya, hingga kini pihak maskapai masih belum kooperatif untuk menghadiri panggilan dari penyidik KPPU. Dalam hal ini, ia akui pihak yang dipanggil memang punya hak tersebut. Namun, masing-masing maskapai sudah satu dan dua kali pemanggilan. Pemanggilan dibatasi dalam tiga kali panggilan, jika tidak lagi diindahkan, KPPU akan menghadirkan secara paksa.
”Kami minta bantuan penyidik dari kepolisian untuk menghadirkan mereka, jika masih tidak kooperatif. Kami panggil, mereka katakan tidak bisa, re-schedule, mereka katakan tidak bisa lagi,” papar dia.
Menurutnya, jika pihaknya sudah mendapati dua alat bukti yang cukup dan ada indikasi persaingan tidak sehat maka akan ditingkatkan menjadi tahap penanganan perkara yang akan ditangani majelis komisi yang berwenang menjatuhkan sanksi.
”Sanksinya, kalau ada perjanjian dilanggar, batalkan. Jika ada kegiatan yang dilarang, kami minta hentikan. Kami juga punya wewenang menjatuhkan denda minimal Rp 1 miliar dan maksimal Rp 25 miliar,” ucapnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga mendapatkan indikasi rangkap jabatan beberapa direktur dan komisaris pada dua maskapai yang berbeda, yakni antara Garuda dan Sriwijaya.
Padahal, hal ini dilarang dan tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tepatnya pada pasal 26 aturan tersebut.
”Inikan bisnisnya yang sama yang bergerak di (bisnis) penerbangan. kemungkinan harga tiket naik ini ada direksi dan komisaris yang rangkap jabatan ini juga,” terangnya.
Selain masalah tiket, KPPU juga mendalami kebijakan bagasi berbayar. Ia mengaku masalah ini cukup kompleks, maka tim akan membagi tugas. Lainnya akan fokus pada tiket, lalu lainnya lagi akan fokus poda persoalan bagasi dan kargo.
”Terkait bagasi berbayar ini, kami sinyalir ada kaitannya dengan kargo. Mungkin mau meningkatkan pendapatan kargo, dikurangilah dari bagasi. Supaya tetap untung, pakailah bagasi berbayar,” imbuhnya.
Sementara itu sektor wisata Batam terpukul dengan kebijakan tiket mahal dan juga bagasi berbayar. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPD Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Provinsi Kepulauan Riau, Febriansyah.
”Kami sendiri menurun order beberapa bulan terakhir, dan bisa juga cek hotel tingkat huniannya turun banget,” kata dia.
Menyikapi ini, pelaku pariwisata sendiri mengaku terus mencari cara lain agar sektor pariwisata tetap baik, seperti terus menjaring wisatawan mancanegara. ”Kalau pelaku pariwisata akan tetap cari jalan, produk kami tak hanya tiket, memang yang domestik akan turun tapi kami akan tingkatkan yang wisman juga,” imbuhnya.
Namun demikian, ia mengaku hal ini mempengaruhi kunjungan wisatawan domestik. Menurutnya, tiket pesawat kini merupakan komponen yang memiliki pengaruh besar atas kegiatan perjalanan wisata domestik. Mengingat, mayoritas kota-kota di Kepri terpisah oleh lautan sehingga akses kapal dari pulau utama lain di Indonesia biasanya jadi pilihan wisatawan.
”Porsi paling besar saat ini biaya tiket ini,” imbuhnya.
Untuk itu, ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi yang dialami pariwisata Batam dan Kepri tersebut.
”Harapan tentu, bagaimana tiket lebih terjangkau, tidak seperti sekarang,” tambahnya.
Bahkan, ia menilai mahalnya harga tiket merupakan kondisi yang tidak normal bagi pariwisata. Pihaknya sendiri di tingkat pusat telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun Indonesia National Air Carriers Association atau INACA yang merupakan sebuah Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia untuk membicarakan hal ini.
”Tapi belum ada titik temu,” kata dia.
Padahal sumbangsih ekonomi dari wisatawan domestik tidak bisa dianggap remeh. Ungkapan ini sebanding dengan data kunjungan wisatawan domestik tahun 2018 lalu yang mencapai 9 juta dan tahun ini ditargetkan 11 juta. Ia mencontohkan, dari segi oleh-oleh wisatawan domestik lebih banyak dibanding wisatawan mancanegara.
”Justru yang banyak nilai ekonominya buat masyarakat Batam, harus diakui ya domestik. Domestik itu belanja oleh-oleh lebih banyak. Kalau yang wisman memang ada tapi tak sebanyak orang kita, enggak ada budaya oleh-oleh mereka kan. Sektor oleh-oleh sekarang turun juga kan, bisa di cek,” papar dia.
Pemerintah Kota (Pemko) Batam sendiri, secara khusus telah bersurat ke pusat meminta penurunan tiket pesawat dan peninjauan kembali bagasi berbayar. Walaupun, hingga kini kebijakan bagasi berbayar masih terus ada dan tiket tak turun seperti yang diharapkan.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Batam Ardiwinata mengatakan, pihaknya dalam hal ini hanya berusaha menyampaikan, dan keputusana tetap dari pusat.
”Kami akan konsolidasi lagi,” kata dia.
Terkait kunjungan wisatawan domestik di tengah tingginya harga tiket. Pihaknya mengaku tetap optimistis masih akan mencapai target 11 juta tahun ini.
”Kami sih tetap optimistis, cuma satu sisi transportasi memang hal utama terkait kunjungan,” pungkasnya. (iza)