batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kepulauan Riau.
Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Natuna, Dicky Kusniadi, mengatakan WTP yang diterima merupakan hasil kerja keras dan peran serta seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Natuna.
”Dari laporan administrasi penggunaan keuangan OPD Natuna, dinilai BPK sangat baik,” kata Dicky, Selasa (27/5).
Namun, dengan diraihnya WTP, bukan otomatis seluruh kegiatan dilaksanakan sempurna, kemungkinan ada kekurangan di lapangan.
”Sistem pengecekannya, dari laporan administrasi, lalu BPK melakukan sampling sejumlah kegiatan. Hasilnya, semua kegiatan dipantau, Natuna dianggap paling terbaik pada 2018,” terang Dicky.
Setiap OPD, katanya, tidak mengalami kendala saat menyampaikan laporan kegiatan. Karena aplikasi dimiliki Natuna, terintegrasi.
“Sudah beberapa tahun, kita meraih WTP. Opini ini paling tertinggi dari hasil audit BPK pada pemerintah pusat hingga daerah,” sambungnya.
Kepala Bidang Akuntansi dan Keuangan Daerah BPKPAD Natuna, Muhannamar, menambahkan penyusunan laporan dari OPD Natuna sedikit berat. Tapi pihaknya mampu menyelesaikan tepat waktu.
“Kita punya aplikasi cukup terintegrasi menyusun laporan dari seluruh OPD Natuna. Jadi sangat terbantu,” sebutnya.
Kabid Anggaran BPKPAD Natuna, Suryanto, mengatakan salah satu dampak dari membaiknya mengelola anggaran, dana tunda salur 2017 – 2018 akan dibayar Kementerian Keuangan pada 2019. Semoga dalam pembayaran, tidak terjadi kendala karena situasi keuangan pemerintah pusat. (arn)