batampos.co.id – Imbas perang datang Tiongkok – AS tras di Batam meski tak secara langsung.

Simatelex dan Pegatron itu bukan perusahaan asal Tiongkok, tapi mereka punya beberapa plant manufacture di Tiongkok. Karena imbas dari trade war US China, maka ada beberapa plant manufacture mereka di Tiongkok, direlokasi ke Batam.

Pegatron adalah perusahaan asal Taiwan sedangkan Simatelex adalah Perusahaan asal Hong Kong.

“Saya belum dengar ada perusahaan manufaktur Tiongkok yang masuk ke Batam akibat perang dagang Amerika dan Tiongkok,” kata Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hioeng atau biasa disapa Ayung, di Wisma Batamindo, Senin (10/6).

Kawasan industri.
foto: batampos.co.id / dalil harahap

Ayung mengungkapkan justru Vietnam yang menjadi negara yang paling diuntungkan oleh ketegangan kedua negara raksasa ekonomi dunia itu. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan Tiongkok kepincut dengan negara yang berbatasan langsung dengan Negeri Tirai Bambu itu.

1. Dukungan Pemerintah Tiongkok

Alasan pertama karena dukungan pemerintah Tiongkok sendiri yang menggelar kerja sama ekonomi dengan Vietnam.

2. Geigrafis

Vietnam berbatasan darat langsung dengan Tiongkok

3. Upah Rendah

Upah buruh yang lebih murah dibanding Batam.

“Di Vietnam, upah masih di bawah 200 dolar Amerika per bulan. Sedangkan di Batam sudah hampir 300 dolar Amerika per bulan,” katanya.

4. Insentif

Vietnam juga dikenal lantaran berani memberikan insentif bagi para investor. Negara jiran (tetangga) tersebut juga unggul karena telah menjalin kerja sama perdagangan bebas dengan negara Uni Eropa, serta masuk menjadi salah satu anggota Trans Pacific Partnership (TPP).

Dengan begitu, maka ketika mengekspor ke Vietnam tidak dikenakan pajak, sedangkan ke Indonesia masih dikenakan pajak sekitar 17 persen.

Trik-trik ekonomi tampak jelas menguntungkan bagi negara yang dulu pernah dilanda perang saudara tersebut. Berdasarkan laporan Nomura International yang sudah lama meneliti dampak perang dagang antara Amerika dan Tiongkok menyebutkan bahwa sejauh ini Vietnam menjadi penerima manfaat terbesar dari pengalihan perdagangan. Sebesar 7,9 persen dari produk domestik bruto (PDB) Vietnam berasal dari peningkatan ekspor, baik menuju Tiongkok maupun Amerika.

Setelah Vietnam, ada Taiwan dengan porsi PDB capai 2,1 persen dan Chile dengan 1,5 persen. Negara lainnya di Asia Tenggara yang menikmati imbas perang dagang adalah Malaysia dan Singapura dengan masing-masing porsi PDB sebanyak 1,3 persen 0,7 persen. Sedangkan Indonesia sama sekali tidak masuk daftar tersebut.

Secara geografis, Indonesia khususnya Batam diuntungkan dengan posisi strategisnya di Selat Malaka dibanding Vietnam yang harus berputar jauh lagi menuju selat strategis di dunia tersebut.

Namun nyatanya Indonesia kalah dalam soal lobi-lobi dan kemudahan perizinan. Situasi di Vietnam juga cukup kondusif karena aksi demonstrasi menuntut upah juga dilarang.

“Ada beberapa lagi kelemahan di Batam yakni ongkos logistik yang mahal dan tidak ada supply chain untuk produk komponen pendukung sehingga investor manapun harus mendatangkannya dari luar. Tentu saja ini berat di biaya produksi,” paparnya.

Namun, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Edi Putra Irawadi tetap optimistis melihat dinamika ekonomi saat ini. Edi menyebut relokasi industri akibat perang dagang menjadi tiga fokus utama BP Batam dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi.

“Tiga fokus utama yang akan dilakukan BP bersama pemerintah kota (Pemko) Batam antara lain mempercepat pelaksanaan investasi industri pengolahan dan jasa-jasa baik yang baru, pipeline dan yang mangkrak,” ungkapnya.

Poin pertama untuk mendukung pelaksanaan poin kedua yakni mengembangkan ekosistem yang mendukung relokasi industri akibat perang dagang, industri sunset dari negara maju dan negara-negara yang menjalin kerja sama dengan Indonesia dan industri substitusi impor. Poin ketiga adalah mengawasi keluar masuknya barang konsumsi.

Untuk memuluskan tiga fokus utama tersebut, BP Batam akan melakukan langkah konkrit. Langkah pertama adalah harmonisasi pelayanan perizinan dan pengawalan investasi dalam bentuk sosialisasi pelayanan Online Single Submission (OSS), klinik berusaha dan garda penjemputan permasalahan investasi atau shopping problem.

“Kemudian memperbaiki tata kelola alokasi lahan dan insentif yang berorientasi pada investasi. Lalu mengembangkan sumber pembiayaan investasi dan kegiatan usaha masyarakat terutama UKM yang mendukung ekspor dan wisata,” jelasnya.

Dan terakhir merancang grand design keseluruhan wilayah kerja BP Batam dalam jangka menengah dari 2019 hingga 2024 dan jangka panjang hingga tahun 2071 atau 100 tahun sejak Otorita Batam berdiri.

“Batam akan menjadi simpul logistik di kawasan yang mengintegrasikan perdagangan nasional yang terkoneksi dengan pasar internasional sehingga Pelabuhan Batuampar, Kabil, Sekupang dan Bandara Hang Nadim menjadi prioritas aksi pembangunan Batam,” paparnya. (leo)