batampos.co.id – Menanggapi pernyataan Direktur Lahan BP Batam, Imam Bachroni yang menegaskan lahan di Taman Yasmin Kebun di RT 03 RW 14 Batubesar keberadaannya ilegal untuk diperjualbelikan dalam bentuk kaveling karena belum dialokasikan dan berada di kawasan hutan lindung, manajemen PT Kayla Alam Sentosa selaku pengelola lahan tersebut angkat bicara.

Melalui direktur sekaligus project manajer, Dayat menegaskan bahwa lahan seluas puluhan hektare di Taman Yasmin Kebun tersebut bukan dibeli perusahaannya.

“Kami selaku PT Kayla Alam Sentosa di lahan tersebut, atas permintaan empat pemilik lahan atau kebun itu yakni Jumaat alias Pak Itam, Saidar, M Nuh dan Pak Hasyim untuk melakukan kerjasama menggarap kebunnya di lahan Taman Yasmin Kebun. Mereka berempatlah yang memiliki hak atas tanah tersebut berupa surat alas hak,” ujar Dayat, Minggu (16/6) pagi.

Dayat tak menyangkal bahwa lahan yang digarapnya itu dan diperjualbelikan dalam bentuk kaveling, serta dibagikan gratis ke 350 KK warga ruli yang tinggal di atas lahan Taman Yasmin Kebun tersebut, selain surat alas hak, tak ada surat bukti kepemilikan lahan lainnya.

“Saya sadar dan mengakui bahwa lahan tersebut memang berstatus hutang lindung. Namun kan bukan dari kami saja perusahaan yang menggarap lahan di atas kawasan hutan lindung. Di Batam ini ada 40 titik yang jelas-jelas kawasan hutan lindung, tapi banyak perusahaan besar yang sudah menggarap lahan itu untuk dijadikan bisnis, kenapa giliran kami, banyak yang berteriak dan mengusik keberadaan pekerjaan kami,” tanya Dayat.

Masih kata Dayat, sesuai Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, dengan terbitnya perpres tersebut, menurutnya sudah merupakan bukti hadirnya negara untuk membantu menyelesaikan permasalahan tanah masyarakat dalam kawasan hutan.

“Perpres Nomor 88 Tahun 2017 itu kan merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pengakuan hak-hak masyarakat atas tanah dalam kawasan hutan,” terangnya.

Atas dasar itulah, pihaknya bersama pemilik lahan atau kebut datang ke Lurah Batubesar. Di sana mereka menerangkan ke Lurah Batubesar bahwa pemilik kebun meminta lahannya dibuat jadi kaveling dengan syarat, warga ruli yang sudah tinggal di lahan tersebut, wajib diberikan kaveling gratis.

“Program kami juga bukan mau menggusur warga yang tinggal di ruli Taman Yasmin Kebun. Kami hanya ingin menata mereka dan kami berikan per KK satu kaveling ukurang 8×12 gratis dan masih kami berikan uang paku Rp 1 juta, itu bagi mereka yang mau,” katanya.

Bagi warga yang tidak mampu membangun di atas lahan kaveling tersebut, lanjutnya, pihaknya siap membantu melakukan pembangunan.

“Warga yang tak mampu membangun, kami bantu mendirikan rumah dengan cara mengangsur ke kami tanpa bunga. Dari sebanyak 350 KK warga ruli Taman Yasmin Kebun, sebanyak 200 KK lebih sudah setuju untuk kami tata dan kami berikan kaveling ukuran 8×12 serta uang paku Rp 1 juta gratis. Sisanya, mereka ada yang tidak setuju kami tata dan ada yang masih pikir-pikir,” ujarnya.

Lahan seluas 77 hektare tersebut akan dijadikan sebanyak seribu lebih kaveling. Sebanyak 350 kaveling akan diberikan gratis ke 350 KK warga yang tinggal di ruli Taman Yasmin Kebun. Sisanya akan diperjualbelikan ke masyarakat Batam.

“Hitugannya dengan pemilik lahan, kami bagi hasil. Sebanyak 650 kaveling sisa itu, 15 persennya untuk empat pemilik lahan yang mengantongi surat alas hak. Wajar kalau kami dapat lebih besar, karena kamilah yang bekerja meratakan lahan tersebut,” terangnya.

Dayat mengakui pihaknya sudah mengajukan surat permohonan untuk menjual lahan dalam bentuk kaveling di Taman Yasmin Kebun ke BPN dan BP Batam berbekal surat alas hak dari empat pemilik lahan.

“Dalam pengajuan permohonan ke BPN maupun ke BP Batam pada bulan Mei 2019 kemarin, salah satu isi petikan permohonan kami adalah hendak mengajukan kaveling siap bangun (KSB) serta untuk penataan warga ruli yang ditinggal di sana. Sampai saat ini belum ada balasan,” katanya.

Bagi warga di luar ruli Taman Yasmin Kebun yang ingin membeli kaveling yang sudah digarapnya, Dayat menegaskan, pembeli untuk sementara akan diberikan bukti berupa surat hibah yang dikeluarkan PT Kayla Alam Sentosa.

“Dari surat hibah yang kami serahkan ke pembeli itulah nanti kami jadikan dasar untuk melakukan surat pengurusan lanjutan. Karena kami akan melampirkan itu semua ke BP Batam. Surat hibah itu adalah surat dari pemilik lahan dan kami untuk kami limpahkan atau serahkan ke warga pembeli kaveling yang sudah kami kerjakan,” tegasnya mengakhiri.

Diberitakan sebelumnya Direktur lahan BP Batam, Imam Bachroni menegaskan BP Batam sudah lama tak lagi memberikan izin peruntukan lahan kavling, apalagi sampai diperjualbelikan ke masyarakat.

“Saya tegaskan bahwa BP Batam tak pernah mengalokasikan lahan ke pihak lain misalnya perusahaan pengembang. Apalagi lahan yang statusnya kawasan hutan lindung seperti di Taman Yasmin Kebun atau Kampung Anak Melayu yang berbatasan dengan Batamkota. Saya tegaskan itu penipuan yang mau mengeruk keuntungan. Itu lahan statusnya masih milik negara. Saya sudah dapat info itu yang menjual dan mengaku-ngaku,” tegasnya.

Ketua Komisi I DPRD Batam yang membidangi hukum dan pemerintahan, Budi Mardianto juga angkat bicara terkait penjualan lahan kavling ke masyarakat yang sebenarnya statusnya belum dialokasikan BP Batam dan masih berstatus hutan lindung.

“Terimakasih sudah mengingatkan dan mengangkat penjualan lahan ilegal ke masyarakat. Perusahaan yang sudah nekad berani menjual lahan negara ke warga dalam bentuk kavling, sesegera mungkin akan kami panggil ke DPRD Batam, akan kami RDP kan. Hal tersebut agar masyarakat tak semakin banyak jadi korban penipuan penjualan lahan kavling,” ujarnya. (gas)