batampos.co.id – Pemeriksaan terhadap 65 kontainer limbah plastik impor di Pelabuhan Batuampar, Batam, masih berlanjut hingga Senin (17/6). Hasil sementara menyebutkan, 18 kontainer di antaranya terindikasi mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam Herman Rozie mengatakan, hingga kemarin baru 28 kontainer yang diambil samplenya. Hasilnya, sebanyak 10 kontainer dinyatakan bersih dari kontaminasi limbah B3. Sementara 18 sisanya diduga mengandung limbah beracun.

“18 itu diragukan karena secara visual terlihat kotor dan bau. Maka kemudian diambil sampelnya, nanti Bea Cukai yang akan memeriksa di laboraturium, apakah mengandung B3 atau tidak,” ujar Herman saat ditemui di Kantor Wali Kota Batam, Senin (17/6/2019).

Dia mengatakan, jika sampah plastik tersebut terbukti terkontaminasi limbah B3, maka sesuai dengan Permendag Nomor 31 Tahun 2016, bahan baku tersebut harus diekspor kembali ke negara asal.

Herman menjelaskan, seluruh importir limbah plastik tersebut secara administrasi legal. Mereka memiliki izin impor dan dokumen yang lengkap.

Limbah plastik.
foto: batampos.co.id / cecp mulyana

Selain itu, para importir juga sudah memenuhi seluruh prosedur impor limbah plastik. Termasuk, misalnya, melalui pemeriksaan oleh surveyor. Dan pihak surveyor menyatakan limbah plastik tersebut tidak menyalahi aturan dan tidak bermasalah.

“Tapi secara fisik barang yang kami lihat seperti itu. Kami tak bisa men-judge bahwa yang diimpor itu adalah limbah B3. Tetapi begitu hasilnya terbukti terkontaminasi (limbah B3), itu kan berbeda konteksnya,” kata Herman.

Menurut Herman, sampah plastik tersebut memang sengaja diimpor oleh beberapa perusahaan plastik di Batam. Sedianya, limbah plastik itu akan dijadikan bahan baku industri pengolahan plastik di Batam.

“Ada puluhan pabrik plastik di Batam, sebagian dari perusahaan tersebut ada yang mengimpor bahan baku plastik,” katanya.

Namun sebagian lainnya menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Herman berharap, ke depan kebijakan impor sampah plastik ini dihentikan. Sehingga seluruh perusahaan plastik di Batam menggunakan bahan baku dari limbah plastik dalam negeri.

“Kami berharap itu, jangan mengimpor sampah. Tapi sampah lokal yang diolah,” katanya.

Terpisah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Djati Wicaksono Hadi membenarkan proses pemeriksaan terhadap 65 kontainer limbah plastik di Batuampar masih terus berlanjut.

Namun sejauh ini sudah bisa dipastikan, sedikitnya ada 11 kontainer yang sudah dipastikan mengandung limbah berbahaya dan akan dikembalikan ke negara asalnya.

Djati mengatakan, larangan terhadap masuknya sampah ke wilayah Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan pengaturan pelarangan masuknya limbah B3 diatur melalui Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun pengaturan perpindahan lintas batas limbah secara internasional juga telah diatur melalui Konvensi Basel yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan Presiden No 61 Tahun 1993.

Vocal point dari Konvensi Basel tersebut adalah Direktur Jenderal PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup,” ucap Djati saat dihubungi batampos.co.id, Senin (17/6).

Pengecekan limbah.
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

Secara internasional, Indonesia sebagai negara peratifikasi Konvensi Basel juga telah menanggulangi perpindahan lintas batas limbah ilegal sebagaimana diatur dalam Konvensi Basel. Konvensi Basel juga memperkuat larangan impor sampah.

Konvensi Basel Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Geneva, Switzerland, menyatakan produsen sampah plastik besar harus mendapatkan persetujuan sebelum mengekspor sampah beracun mereka ke negara-negara di wilayah selatan.

Pada 10 Mei 2019, sebanyak 187 negara mengambil langkah besar untuk mengendalikan krisis perdagangan plastik dengan memasukkan plastik ke dalam Konvensi Basel. Suatu perjanjian yang mengontrol pergerakan sampah dan limbah berbahaya beracun dari satu negara ke negara lain, terutama dari negara maju ke negara berkembang.

Sementara Kepala Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea Cukai Tipe B Batam Susila Brata mengatakan, kasus impor limbah plastik di Batam ini menjadi sorotan pemerintah pusat. Bahkan kemarin dirinya harus mengikuti rapat di Jakarta, khusus membahas masalah impor limbah ini.

“Pemeriksaan masih terus berlanjut. Baru dapat setengahnya. Maaf ini, saya sedang rapat terus di kantor pusat,” kata Susila, kemarin.

Sebelumnya, Susila mempertanyakan surveyor yang memeriksa limbah tersebut di negara asalnya. Dalam dokumen laporan surveyor yang diterima BC, kata dia, dinyatakan barang tersebut layak diimpor ke Indonesia. Namun faktanya, limbah tersebut terindikasi mengan­dung limbah B3.

“Bagaimana tanggung jawab surveyor. Kok bisa lolos dari negara asal,” tanyanya. (leo/une/iza)