batampos.co.id – Kepolisian antisipasi kepergian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal melalui Kepri. Setelah lebaran diduga TKI ilegal banyak yang menyeberang menuju ke luar negeri.
Antisipasi dilakukan tidak hanya untuk TKI ilegal yang berangkat melalui jalur belakang, tapi juga menggunakan paspor pelancong.
“Kami akan melakukan pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga digunakan untuk mengirim para pekerja migran Indonesia ilegal,” kata Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Kepri, Kompol Dhani Catra, Selasa (18/6).
Demi memaksimalkan pengawasan. Dhani mengaku telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar dapat mencegah kepergian TKI ilegal ke luar negeri. “Kami meminta pihak terkait bersama-sama melakukan pengawasan,” ucapnya.
Kepada masyarakat yang ingin menjadi pekerja migran. Dhani meminta mereka mengikuti prosedur yang ada, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, masyarakat diminta untuk tidak mudah tergoda atau dibujuk orang lain untuk menjadi TKI ilegal.
“Walau iming-iming gaji besar, jangan mau tergiur. Lebih baik bekerja secara legal, dari pada ilegal,” ungkapnya.
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Erlangga menambahkan agar instansi terkait lainnya, dapat berperan aktif mencegah pengiriman TKI ilegal. “Semua pihak terkait harus aktif bergerak,” ucapnya.
Ia mengaku selain bekerjasama dengan instansi lainnya di Kepri. Polda Kepri juga telah menjalin kordinasi dengan kepolisian diraja Malaysia (PDRM). Hal ini, demi mengoptimalkan pencegahan penyelundupan TKI ilegal ke luar negeri.
Kini, kata Erlangga modus pemberangkatan yang mulai diminati melalui jalur ilegal. Karena kebanyakan calon-calon TKI ilega tak lagi bisa berangkat ke luar negeri melalui jalur legal. Sehingga banyak yang memilih keluar negeri melalui jalur tikus.
Banyak permintaan TKI ilegal berangkat melalui jalur tikus ini, menjadi ladang bisnis untuk beberapa orang. Sehingga menurut Erlangga, modus ini sangat perlu diantisipasi. Agar tidak terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan.
“Kami akan terus awasi, cegah agar tidak ada masyarakat yang keluar negeri secara ilegal,” pungkasnya. (ska)