PEKAN lalu, Sabtu hingga Senin (15-18 Juni 2019), selama tiga hari, saya balik ke Natuna. Tepatnya ke Ranai, ibukota kabupaten paling utara Indonesia. Masih dalam suasana Idulfitri 1440 H.

Saya ikut rombongan Gubernur H Nurdin Basirun. Nyusul sehari setelah gubernur dan staf mandarat di Ranai.

Persis ketika halal bihalal sedang berlangsung di kawasan Pantai Kencana, Ranai, saya yang baru saja turun dari pesawat, langsung bergabung.

Di sana, sedang duduk Gubernur Nurdin, Sekdaprov T Arief Fadillah, Sekdakab Natuna Wan Siswandi, anggota DPRD Kepri dan Natuna, beberapa Kepala OPD Kepri, Natuna, pengusus LAM, dan masyarakat Natuna.

Selesai halal bihalal, saya bercengkerama dengan beberapa teman kecil di sana. Teman kecil itu sekarang sudah beberapa orang yang menjadi kepala dinas di Natuna. Juga ada di Pemprov Kepri yang ikut rombongan gubernur. Seperti biasa, kalau sudah berjumpa teman lama, ceritanya ya seputar nostalgia. Juga tentang masa kini dan masa depan.

Khusus tentang Natuna, banyak juga cerita menarik. Misalnya, tentang bagaimana awal mulanya bekas wilayah yang dulu kami kenal sebagai Pulau Tujuh itu berdiri tahun 1999, hingga kini ketika usia kabupaten sudah 20 tahun. Tentu banyak yang kami bahas, namun tak semua harus ditulis di sini. Intinya, kemajuan ada, tapi terasa lambat, jika dibandingkan usianya.

Usai menghadiri halal bi halal dan berjoget bersama di depan panggung ketika biduanita yang didatangkan dari Jakarta bernyanyi bersama gubernur, saya bergabung bersama teman-teman pengurus dan anggota PWI Natuna. Kami ngobrol sambil minum di sebuah kafe, tak jauh dari Pantai Kencana. Kami berdiskusi soal organisasi. PWI Perwakilan Natuna (kini disebut PWI Kabupaten Natuna) termasuk perwakilan paling awal ada di Kepri.

Bahkan sebelum Kepri menjadi provinsi tahun 2002, cikal-bakal PWI perwakilan sudah ada di sana, ketika PWI Kepri masih di bawah PWI Cabang Riau (saat itu) dengan perwakilannya di Tanjungpinang.

Hebatnya, PWI Natuna ini tetap eksis dan sangat diakui di sana. Kiprah mereka kerap dipuji para stake holders di sana. Sering diajak bekerja sama dalam berbagai kegiatan.

Kini, PWI Natuna sudah berpindah terajunya dari Ramayulis Piliang (ketua paling lama) kepada generasi muda, Ahmad Rafy sebagai Plt ketua. Mereka sedang persiapkan Konferkab untuk memilih ketua definitif. Selama di sana, ke beberapa tempat, saya ditemani Aulia Rachman, wartawan Batam Pos.

Yang namanya sudah lama tidak balik kampung, selama tiga hari di sana, saya memang memanfaatkan waktu untuk menggali berbagai hal terkait Natuna. Saya berdikusi dengan berbagai pihak. Ya politisi, pemerintah, wartawan, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat awam.

Tentu tidak semua dapat saya penuhi keinginan mereka yang ingin berjumpa. Bukan karena apa-apa, karena waktu saya memang terbatas. Ada yang inisiatif pertemuannya dari saya, ada juga yang mereka minta bertemu saya. Saya terpaksa pilah-pilah mana yang paling urgent ditemui. Kadang, saya harus balik ke hotel pukul 03.00 WIB.

Saya lelah, ngantuk, tapi juga senang. Karena ternyata, sebagai Ketua PWI Kepri dan direktur utama koran ini, banyak yang ingin menceritakan tentang Natuna ke saya. Mengadu hal.

Pulau Senua

Di hari berikutnya, ada festival Pulau Senua, yang dipusatkan di sebuah pulau yang berhadapan dengan Gunung Ranai. Pulau yang bentuknya mirip perempuan hamil sedang terbaring ini, memang digadang-gadang sebagai destinasi wisata oleh Pemkab Natuna maupun Pemprov Kepri.

Untuk menjangkaunya, cukup bayar Rp 25 ribu (PP), naik pompong (kapal kecil bermesin diesel). Di Senua (ada yang menyebutnya Senoa, ada juga Senue), ada pelabuhan ponton yang kondisinya cukup baik. Namun fasilitas di atasnya masih minim. Hanya ada rumah kecil yang fungsinya sebagai tempat rehat atau berteduh, makan, dan salat. Saat festival digelar hari Minggu (16/6), rumah kecil itu dipadati pengunjung.

Festival Senua 2019, kali keempat ini, kembali disponsori Dinas Pariwisata Kepri yang dipimpin Buralimar. Anggarannya sharing dengan Dinas Pariwisata Natuna di bawah kepemimpinan Hardinansyah, yang sebelumnya pernah menjabat Kepala Bappeda Natuna.

Hari itu, saya melihat keduanya aktif berkoordinasi. Mereka bolak-balik dari satu venue ke venue lainnya, karena selain pembukaan, acara diisi dengan lomba jong (perahu kecil berisi satu pendayung), dan lomba lainnya. Dalam sambutannya, baik Gubernur Nurdin dan Sekda Natuna Wan Siswandi, sama-sama berjanji akan meningkatkan kualitas festival dari tahun ke tahun.

Catatan saya, festival ini memang jauh dari kesan wah. Penggarapannya, pesertanya lombanya, pengunjungnya, tata acaranya, masih sederhana. Antara pengunjung dengan peserta lomba dan tamu undangan, berbaur jadi satu. Di satu lokasi. Dapat dibayangkan, jika dilaksanakan menurut standar lomba profesional, ini akan merepotkan peserta lomba dan dewan juri. Padahal, jika Festival Senua ini benar-benar dikemas dan dijual ke tamu luar Natuna, nasional, atau bahkan internasional, dampak ekonominya akan sangat baik.

Belum lagi jika digabung dengan konsep wisata alam (nature), tentu akan lebih greng!
Kembali ke darat, dari tepi pelabuhan rakyat, saya melihat puluhan yacht (perahu layar) berjejer parkir di sekitar Pantai tanjung, Ranai. Saat itu memang sedang berlangsung kemeriahan yang lain di sana, iven Sail to Natuna 2019. Puluhan yachters sedang berkumpul di laut pesisir Pantai Tanjung. Mereka sedang menikmati keindahan alam Natuna. Hanya saja, karena fasilitas menginap di sekitar bibir Pantau Tanjung belum tersedia, sebagian besar bule itu menginap di laut, di dalam yacht.

Ketika duduk-duduk bersama teman kecil di objek wisata Jelita Sejuba, sebuah kawasan milik swasta yang saat ini kabarnya sedang dibangun hotel eksklusif, saya dapat melihat puluhan yacht itu berayun-ayun dimainkan gelombang. Sementara itu, matahari mulai turun, menambah hangat pemandangan sore di objek wisata yang pernah dipakai Anji @duniamanji untuk syuting video klip film berjudul sama, Jelita Sejuba itu.

Sebenarnya, bagaimana sih kondisi Natuna hari ini? Tentu tak bisa disimpulkan dari kunjungan tiga hari, dan hanya di ibukota kabupaten itu. Sebab, wilayah Natuna itu luas, membentang dari pulau Bunguran hingga ke Sekatung. Dari Selatan hingga ke Utara, ke perbatasan Natuna dengan laut lepas, Laut China Selatan (Laut Natuna Utara).

Masih banyak kecamatan dan pulau yang membentang mengisi peta Natuna. Selain Bunguran Timur, Timur Laut, Kelarik, Bunguran Barat, Pulau Laut, masih ada kecamatan dan pulau-pulau lainnya seperti Midai, Suak Midai, Subi, Serasan, dan lain sebagainya. Semuanya kaya dengan pantai dan sumber daya alam. Bagai manikam khatulistiwa.

Meskipun tak bisa diambil kesimpulan, dari bincang-bincang dengan berbagai tokoh agama, akademisi, tokoh masyarakat, wartawan, LSM, dan mahasiswa di sana yang saya lakukan, ada hal yang cukup merisaukan sedang terjadi di Natuna. Di beberapa kawasan, kehidupan perekonomian masyarakatnya masih amat tergantung dari putaran dana APBD dan APBN. Warung-warung sepi jika dana APBD/APBN belum berjalan. Istilahnya, belum ketuk palu.

Sebab apa? Sebab di Natuna belum ada swasta besar yang ambil peran dalam pembangunan dan penciptaan lapangan kerja. Belum ada industri. Di kawasan lain, misalnya Sedanau dan Pulau Laut, memang ada sumber daya laut, seperti ikan. Akan tetapi, tidak pula semua orang bisa melaut. Artinya, Pemkab Natuna masih pu­nya banyak PR untuk disele­saikan. Tentu satu-persatu. (*)