batampos.co.id – DPRD Kota Batam memberikan banyak catatan terhadap laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2018. Pandangan tersebut disampaikan para wakil rakyat dalam rapat paripurna yang dihelat di DPRD Kota Batam, Senin (1/7/2019).
Fraksi PDIP, Dandis Rajagukguk, mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi catatan fraksinya terhadap hasil laporan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi pada tahun anggaran 2018.
Pertama, realisasi PAD 2018 yang direncanakan sebesar Rp 1,2 triliun, hanya tercapai sebesar Rp 1,08 triliun atau 87,82 persen. Jika dibandingkan realisasi PAD, masih sama dengan sebelumnya kisaran 80 persen.
’’Realisasi PAD sangat perlu ditingkatkan,” ujar Dandis.
Ia melanjutkan, tak tercapainya belanja modal, Pemko Batam harus menyampaikan secara terbuka.
Walaupun Pemko Batam mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi masih ada catatan yang menjadi perhatian fraksi PDIP.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Mulia Rindo Purba, mengatakan, agenda kemarin adalah agenda penting untuk merealisasikan target PAD.
Secara umum, meskipun realisasi pendapatan naik, namun kenaikan setiap tahun target dan realisasi kurang dari 20 persen.
Selain itu, Pemko harus melibatkan swasta melalui CSR untuk pembangunan infrastruktur Kota Batam.
”Fraksi Gerindra meminta pendapatan daerah lebih ditingkatkan melalui tapping box. Minimal 2020 ini sudah terpasang sebanyak 1.500,” ujarnya.
“Terkait stok barang pokok, juga belum berjalan sesuai rencana. Fraksi Gerindra juga mengusulkan UMKM ditingkatkan di setiap kecamatan,” paparnya.
Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Somali, menyampaikan, realisasi PAD belum maksimal.
Hal itu perlu ditingkatkan dengan inovasi di tahun-tahun berikutnya. Pemko Batam lanjutnya harus lebih berani melakukan sistem pajak online untuk menghindari kebocoran.
”Kinerja dinas-dinas ditingkatkan sehingga belanja daerah bisa lebih fokus penggunaannya,” paparnya.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui juru bicaranya, Sukaryo, mengatakan, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan Pemko Batam.
Salah satunya, lambatnya pertumbuhan ekonomi pada 2019 terutama dari sektor industri, konstruksi, dan sektor lainnya. Serta sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman.
Fraksi PKS berharap, PAD dapat dilihat dari realita pertumbuhan ekonomi saat ini. PAD Batam 2018 hanya terealisasi sebesar 87,82 persen.
Sementara itu, Fraksi Hati Nurani Bangsa melalui Juru Bicaranya, Aman, memberikan beberapa pernyataan. Pencapaian WTP bukan prestasi yang luar biasa, namun hanyalah standar secara umum.
”Kami memberikan apresiasi kepada Pemko Batam. Tapi kami memberikan saran agar meminimalisir catatan-catatan yang ditemukan,” katanya.
“Hal ini penting dievaluasi. Hendaknya Pemko fokus menggenjot PAD Kota Batam, kami Fraksi Hati Nurani Bangsa membuat formula baru untuk mendongkrak pencapaian PAD,” papar Aman.
Fraksi Persatuan Keadilan melalui juru bicaranya, Eki Kurniawan, menyampaikan, Pemko juga perlu menindaklanjuti temuan-temuan BPK yang merugikan keuangan daerah.(rng/iza)