batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Sup rapti mengatakan, realisasi anggaran dalam APBD Natuna tahun 2018 lalu mencapai 92 persen lebih. Dari keseluruhan pendapatan daerah sebesar Rp 983, 504 miliar.
”Realisasi anggaran APBD tahun lalu atau penyerapannya tidak 100 persen. Masih ada silpa sebesar Rp 69,176 miliar,” kata Ngesti dalam laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2018 di paripurna DPRD Natuna, Selasa (2/7) malam.
Berdasarkan laporan keuangan tahun 2018 dalam APBD Natuna secara keseluruhan telah dianggarkan belanja sebesar Rp 983, 504 miliar dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 907, 667 miliar atau 92,29 persen.
Ngesti mengatakan, pengelolaan keuangan daerah tahun 2018, dan dalam penyusunan APBD, senantiasa berpedoman kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dan tentunya dapat dijadikan acuan penataan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel.
”Pengelolaan anggaran tahun 2018 sudah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Kepri dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat opini ini merupakan kali keempat, dan secara berturut-turut diraih dari 2017 yang lalu,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Natuna Hadi Candra mengatakan, penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBD adalah ketentuan yang wajib dilaksanakan, agar dapat menjadi produk peraturan daerah. Penyampaian laporan tersebut paling lambat 7 bulan setelah hasil audit BPK.
Candra menambahkan, meski sudah mendapat laporan opini dari BPK, DPRD menghendaki adanya penjabaran dari dinas teknis kepada DPRD, kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun 2018 lalu, agar menjadi bahan evaluasi dan solusi dengan kondisi di daerah saat ini.
”Laporan pertanggungja-waban ini akan dibahas kembali antara DPRD dan Bupati bersama dinas terkait, agar mendapat persetujuan dalam perda,” ujarnya.
Seperti diketahui, pengelolaan anggaran APBD Natuna tahun 2018 yang digelontorkan untuk fisik, jelas terlihat diantaranya pembangunan gedung daerah sekaligus rumah dinas Bupati. Sementara pembangunan gedung DPRD yang belum direalisasi. (arn)