batampos.co.id – Kepulauan Riau (Kepri) adalah satu dari beberapa provinsi di Indonesia yang diwacanakan akan dibentuk sistem penanganan bencana yang berdampak kepada sektor pariwisata.
Sistem yang dikenal dengan manajemen krisis kepariwisataan di daerah-daerah ini nantinya akan berurusan langsung dengan Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang dipimpin oleh Guntur Sakti.
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kepri, Buralimar, menjelaskan, pada prosesnya manajemen krisis ini masih belum dibentuk.
Pihaknya sampai saat ini masih menunggu arahan dari Biro Komunikasi Kemenpar.
“Bentuknya nanti seperti apa, kita tunggu arahan pusat, kalau kita dahului takutnya tidak sesuai,” kata Buralimar ketika dihubungi, Kamis (4/7/2019).
Kepri sendiri, kata Buralimar, sejatinya bukan daerah yang memiliki potensi ancaman bencana, khususnya bencana alam seperti daerah lainnya.
Hanya saja, berbagai persoalan yang terjadi di wilayah perairan Kepri kerap kali bersentuhan langsung dengan sektor pariwisata.
Sehingga dinilai perlu perhatian khusus untuk penanganannya.
Selain itu, peran Kepri sebagai daerah yang memiliki sumbangan signifikan terhadap angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia, juga menjadi pertimbangan untuk dihadirkannya manajemen krisis ini di Provinsi Kepri.
Salah satu yang menjadi sorotan Kemenpar, adalah masalah limbah minyak yang hampir setiap tahun mengotori wilayah laut di berbagai daerah di Kepri.
Akibatnya kenyamanan wisatawan menjadi terganggu.
Menpar Arif Yahya, sebelumnya mengharapkan agar dinas terkait di daerah bisa bergerak cepat untuk menangani persoalan limbah minyak ini.
Baik itu Dispar Kepri maupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam.(bbi)