batampos.co.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri mengumpulkan seluruh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat baik negeri maupun swasta se-Kota Batam di Aula Edutel SMKN 2 Batam, Jumat (5/7).
Pertemuan itu guna membahas proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kepala Disdik Kepri, Muhammad Dali, memastikan pihaknya tidak akan menambah rombongan belajar (rombel) maupun membentuk sekolah baru untuk menampung semua siswa ke sekolah negeri.
Ia mengatakan, Rencana Daya Tampung (RDT) kini sudah ideal dan disesuaikan dengan daya tampung masing-masing sekolah.
”Kalau dipaksakan akan jenuh, alangkah lebih baik bisa mengisi peluang di sekolah swasta,” ucap Dali, Jumat (5/7/2019).
Terkait ini, ia meminta maaf pihaknya tidak bisa mengambil kebijakan penambahan rombel atau sekolah tersebut.
Pihaknya memandang tidak ada perbedaan pembinaan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri.
Dalam artian, pihaknya harus memperhatikan juga sekolah swasta.
Ia berharap masyarakat tidak memaksakan kehendak untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri, terlebih jika sudah penuh.
”Tahun ini kita mulai pemerataan, supaya pendidikan lebih komprehensif,” jelasnya.
“Yang kami inginkan selain semua bisa mengakses pendidikan, ke depan tidak ada lagi pengkhususan, seperti sekolah berkualitas atau sekolah unggulan, sekolah favorit maupun sejenisnya,” kata dia lagi.
Ia memaparkan, jika melihat per titik, ada beberapa sekolah yang animonya tinggi. Namun tidak didukung daya tampung seperti sekolah-sekolah yang sudah melekat sebagai sekolah unggulan.
Namun, di sisi lain, ada sekolah negeri yang justru kurang diminati, terlebih sekolah swasta.
”Dalam hal ini kami tidak lihat lokus per titik, kami lihat secara keseluruhan,” ujarnya.
“Tentu, oleh karenanya harapan kami tak sama dengan harapan masyarakat dan kami akui persoalan tahun ini belum ada yang bisa diselesaikan, tapi ini akan jadi bahan evaluasi kami ke depan,” paparnya lagi.
Selain itu, pihaknya mengambil kebijakan setiap sekolah negeri yang merasa ragu dengan dokumen pendaftaran, agar melakukan verifikasi faktual.
Ia mencontohkan, ada kemungkinan tidak samanya zonasi yang terlihat di peta dengan dokumen yang dibawa pendaftar.
Termasuk data riil calon siswa merupakan yang benar-benar masuk dalam zonasi dengan mengecek langsung ke lokasi rumahnya.
”Ini dilakukan sekolah masing-masing,” katanya.
Ia mengingatkan seluruh kepala sekolah untuk tidak main-main terkait PPDB, termasuk tindakan yang berlawanan dengan hukum.
”Di dunia pendidikan jangan ada lagi seperti itu. Kepsek tak usahlah macam-macam. Kalau paksa masuk tak penuhi syarat, membahayakan kita sebenarnya,” imbuhnya.(iza)