batampos.co.id – Persoalan zonasi pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus menjadi poin penting bagi setiap instansi terkait, terutama Dinas Pendidikan (Disdik) Batam dan Provinsi Kepulauan Riau.
Sejauh ini situasi di lapangan sangat berjalan beda. Salah seorang Ketua Komite PPDB SMAN 5, Aswan, mengungkapkan, sudah bertemu dengan pihak sekolah perihal banyaknya warga komplain anak mereka tidak terdaftar.
Padahal kata dia, jarak tempat tinggal hanya 600 meter dari sekolah. Seluruh sistim PPDB khususnya tingkat SMA/SMK Negeri berada di bawah pengawasan Disdik Provinsi.
“Jadi komite dan pihak sekolah ini tidak berfungsi sama sekali, Wali murid ingin menyampaikan aspirasinya namun dari pihak sekolah tidak bisa berbuat banyak,”ujarnya saat ditemuai di halaman SMAN 5, Sabtu, (6/7/2019).
Ia menambahkan, artinya semua sistem dikendalikan oleh Disdik Provinsi. Menurutnya, Disdik Provinsi Kepri tidak mengetahui apa yang terjadi pada PPDB di setiap sekolah.
Dalam hal di atas, Aswan kembali menambahkan warga banyak menduga kebijakan Disdik Provinsi secara tidak langsung mengarahkan calon peserta didik ke sekolah swasta.
“Namun mereka harusnya paham, tidak semua dari wali murid memiliki perekonomian yang memadai (menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta),” kata dia.
Salah satu wali murid, Chandra, mengaku kecewa dengan sistem zonasi PPDB. Menurutnya, banyak warga yang menggunakan surat domisili agar jarak rumah dan sekolah menjadi dekat.
“Tolong diverifikasi ulang, kalau memang warga tersebut jarak rumahnya memang jauh dengan sekolah, mohon diambil kebijakan,” ucapnya.
Kepala Sekolah SMAN 5, Bahtiar, mengatakan memang ada laporan dari wali murid bahwa anak-anak mereka tidak tercover zonasi sekolah. padahal kediaman mereka tidak jau dari sekolah yang dipimpinnya.
“Karena itu kita pada hari ini mencoba melakukan verifikasi ulang, yaitu cek jarak terdekat calon siswa ke sekolah, sesuai yang diperintahkan Disdik,” jelasnya.(cr1)