batampos.co.id – Fasilitas fast track atau jalur cepat yang disediakan pemerintah Arab Saudi di Bandara Soekarno-Hatta membuat proses imigrasi yang dilalui jemaah haji Embarkasi Jakarta menjadi lebih efisien.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap agar sistem tersebut bisa diterapkan di 12 Embarkasi lainnya yang tersebar di berbagai daerah.
JK sendiri meninjau langsung pelaksanaan sistem tersebut saat melepas 388 jemaah haji Kelompok Terbang (Kloter) 1 Embarkasi Jakarta di Terminal 2 D Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (7/7/2019).
Hadir dalam kesempatan itu Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Yahya Al-Qahthani, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F Sompie.
Kepada media, JK mengatakan bahwa sistem tersebut merupakan kemajuan yang memang dibutuhkan para jemaah.
Sebab, selama ini, jemaah haji kerap menghabiskan banyak waktu hanya untuk antre pengurusan administrasi di Jeddah.
Nah, dengan diselesaikan di Indonesia, maka jemaah haji tidak perlu antresaat tiba di Saudi.
“Sekarang hanya dalam waktu beberapa menit semuanya sudah selesai dan nanti di Madinah atau di Mekah tidak perlu menunggu,” ujarnya.
Untuk itu, dia menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Saudi atas fasilitas tersebut.Namun demikian, politisi senior Partai Golkar itu berharap fasilitas tersebut tidak hanya disediakan untuk Embarkasi Jakarta di bandara Soekarno-Hatta.
Namun juga bisa diberikan di daerah lainnya. Apalagi, jemaah haji asal Indonesia menjadi rombongan terbesar.
“Kita harapkan bahwa mudah-mudahan pada tahun depan ini semuanya lancar seperti ini. ini uji coba dulu ini di sini,” imbuhnya.
Sebab, Embarkasi Jakarta baru mengakomodir sebagian kecil dari total 214 ribu jemaah haji Indonesia.
Menteri Agama, Lukman Hakim Syarifuddin, menambahkan, biasanya, satu kloter memerlukan waktu 4-5 jam untuk menyelesaikan proses imigrasi di Saudi.
“Setiap jemaah direkam retina mata secara biometrik dia harus menatap kamera, lalu kemudian proses paspor harus dilihat, dicek dan sebagainya, jadi seperti itu,” ujarnya.
Nah, dengan fasilitas fast track, semua proses tersebut sudah dilakukan di Indonesia. Sementara terkait potensi sistem tersebut digunakan di Embarkasi lainnya, Lukman menyebut sangat mungkin dilakukan.
Hanya saja, itu tergantung dari sikap pemerintah Saudi. Sebab, prinsipnya, urusan imigrasi menjadi domain negara yang dituju. “Karena petugasnya juga dari mereka,” imbuhnya.
Meski demikian, politisi PPP itu menegaskan akan melakukan upaya diplomasi untuk merealisasikan sistem tersebut di wilayah lainnya.
Dengan jumlah jamaah yang besar, sistem tersebut akan sangat efisien. Namun, dia belum berani menjanjikan kapan hal itu bisa direalisasikan.(far/jpg)