batampos.co.id – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK Negeri masih menjadi polemik di Batuaji dan Sagulung. Ratusan warga yang anaknya tak terakomodir dalam PPDB online kali lalu terus bersuara.
Selain berharap ada kebijakan tambahan agar anak mereka diakomodir ke sekolah negeri terdekat, para orangtua ini juga meminta penyelenggara atau penanggungjawab PPDB turun melakukan verifikasi data dan alamat peserta PPDB.
Tidak sedikit orangtua yang curiga adanya permainan data dan alamat agar lolos PPDB online sistem zonasi tersebut.
“Banyak yang mencurigakan, ada yang pakai alamat dadakan tapi tulis sudah setahun tinggal di perumahan tertentu (yang dekat dengan sekolah),” ujar Mukti, salah satu orangtua calom siswa di SMA Negeri 19 Batam di Sagulung.
“Padahal anak yang benar tinggal di perumahan yang sama malah tak lolos,” ujarnya lagi.
Rohana, orangtua calon siswa lainnya juga protes sebab sistem PPDB online zonasi dianggap tidak adil.
Itu karena ada anak yang tinggal dalam radius 400 meter masuk dalam zonasi tersingkir dengan anak yang di atas 400 meter.
“Kami yang di Seibinti misalkan, tersingkir dengan anak yang dari Marina, jadi seperti apa penerapan sistem zonasi ini,” ujarnya.
Kejanggalan-kejanggalan itu memunculkan harapan para orangtua agar panitia dan penyelenggara PPDB segera turun memverifikasi apakah yang lolos PPDB online beberapa waktu lalu benar sesuai sistem yang diterapkan.
“Biar tak ada kecemburuan sosial, jelaskan yang sebenarnya kalau memang tak bisa verifikasi ya tampung semuanya biar adil,” tutut Nurhalita, orangtua siswa lain di SMA Negeri 5 Batam.
Harapan orangtua calon siswa ini ditanggapi dingin oleh pihak sekolah. Pihak sekolah mengklaim mereka hanya menjalankan tugas sesuai petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.
Terkait permintaan orangtua calon siswa agar ada tim verifikasi alamat peserta PPDB belum bisa dilakukan.
Namun mereka akan menginformasikan ke Disdik Kepri.
“Permintaan bapak ibu akan kami sampaikan ke atasan kami, kami hanya menjalankan tugas sesuai juknis yang sudah ada. Tim verifikasi bukam kewenangan kami,” ujar kepala SMA Negeri 5 Bahtiar.(eja)