batampos.co.id – Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) yang menyeret Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri akan berdampak negatif.
Khususnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam proses demokrasi yang mulai membaik pada Pilkada sebelumnya.
Pengamat Politik, Zamzani A Karim, menuturkan, walaupun posisi Nurdin dan lima pejabat serta pihak swasta lain masih diperiksa, hal tersebut tetap akan memberikan citra negatif.
“Saya tidak bilang ini agenda politik, sejauh ini kita ketahui bahwa kasus ini murni kasus hukum,” kata dia kepada batampos.co.id, Kamis (11/7/2019).
“Tapi tetap akan menurunkan kepercayaan publik, ini kerugian buat kita yang akan melaksanakan Pilkada tahun depan,” kata Zamzani lagi.
Dosen Stisipol Raja Haji Tanjungpinang itu, mengatakan, peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Terutamanya pejabat dan politikus yang akan berpartisipasi dalam percaturan politik di masa mendatang.
Mereka lanjutnya diharapkan bisa menjaga sikap dan perilaku dan tidak memanfaatkan jabatan yang diemban para pejabat publik.
Lebih jauh, Zamzani menjelaskan jika kondisi ini harus bisa disikapi dengan bijak, utamanya sistem pemerintahan yang harus terus berjalan seperti biasa.(bbi)