batampos.co.id – Tidak dipungkiri Indonesia dan Malaysia kerap terlibat sengketa. Mulai dari klaim budaya, wilayah perbatasan darat, dan laut.

Termasuk seringnya aparat perairan Indonesia (Satgas 115) menangkap kapal ikan Negeri Jiran.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melakukan kunjungan kerja ke Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (12/7/2019).

Menteri 54 tahun tersebut bertemu Menteri Dalam Negeri Malaysia Tan Sri Dato Muhyiddin Yassin dan Menteri Pertanian dan Ketua Aparat Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), Laksamana Maritim, Dato Indera Zulkfli Bin Abu Bakar.

Pertemuan tersebut membahas kerja sama penguatan pengamanan laut serta industri perikanan.

Pemerintah Malaysia me­nge­luh, banyak nelayannya yang ditangkap Satgas 115 di wilayah laut yang belum disepakati kedua negara (grey area).

Susi lantas menanggapi bahwa menurut GPS (Global Positioning System) kapal ikan Malaysia menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia.

Sebelum beraksi, aparat Satgas 115  mencatat titik koordinat dan memastikan lebih dulu bahwa titik tersebut merupakan laut NKRI.

Puluhan barang bukti kapal pencuri ikan di perairan Indonesia dikumpulkan di Dermaga PSDK Jembatan II, Barelang, Kamis (25/4/2018) lalu. Para pencuri ikan kerap menggunakan alat tangkap yang merusak habitat laut Indonesia. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

”Tapi, kapal ikan Malaysia seringkali melarikan diri ke grey area saat hendak ditangkap,” jelas Susi.

Mayoritas kapal yang ditangkap berukuran lebih dari 10 GT (gross tonnage) dan menggunakan alat tangkap trawl. Alat tersebut jelas dilarang di Indonesia.

Sebab, dapat mengeruk dasar perairan yang akibatnya merusak habitat laut. Serta, penggunaan mata jaring kecil pada trawl menyebabkan ikan-ikan yang masih kecil ikut terangkut.

Selain itu, petugas juga sering menemukan ABK kapal ikan berbendera Malaysia adalah warga negara lain.

Setelah ditangkap, para nelayan itu tentu harus mengi-kuti proses hukum. Untuk membuktikan keabsahan alat buktinya dilakukan di pengadilan.

”Kalaupun diklaim bahwa penangkapan ikan dilakukan di wilayah Malaysia, itu harus diuji secara hukum di Pengadilan Indonesia,” katanya.

“Pada praktiknya, sebagian besar kasus dan alat bukti yang diajukan baik oleh penyidik PSDKP KKP, penyidik TNI AL, dan Kejaksaan sebagai penuntut umum selalu diterima dan dijatuhkan hukuman oleh Pengadilan,” ujar Susi lagi.

Upaya pemberantasan penangkapan ilegal dilakukan demi menjaga kedaulatan serta harta kekayaan negara.

Hasilnya tentu positif, stok ikan naik dari 7,3 juta ton di 2013 menjadi 12,54 juta ton di tahun 2017.

Selaras dengan peningkatan konsumsi ikan per kapita dari 33,89 kg per kapita pada 2012 menanjak ke 46,49 kg per kapita di 2017.

Kunjungan kerja tersebut merupakan kunjungan pertama Susi ke negara ASEAN sejak ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.(han/jpg)