batampos.co.id – PT Prima Makmur Batam (PMB) membantah melakukan penjualan kaveling di daerah Nongsa.

Melalui kuasa hukumnya, mereka mengaku hanya melakukan hibah kepada warga yang membutuh-kan sesuai dengan kemampuan warga.



Kuasa hukum PT PMB, Dr Andris SH MH, Rudianto, SH, Sugito SH, dan Rano Iskandar SH, dalam surat klarifikasi yang disampaikan ke redaksi Batam Pos, menyampaikan bahwa lahan yang dikuasai PT PMB adalah lahan yang telah diganti rugi dari penduduk setempat yang berkebun sejak tahun 1965.

Dalam surat klarifikasi tersebut, kuasa hukum PT PMB juga menyampaikan bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan yang berstatus hutan lindung.

”Maka klien kami ikut dalam program Prona (proyek operasi nasional agraria),” terangnya.

Artinya, kata kuasa hukum PT PMB, pelayanan pendaftaran tanah yang sederhana, mudah, cepat, dan murah untuk penerbitan sertifikat atau tanda bukti hak atas tanah.

Di mana salah satu syarat untuk menyelesaikan penguasaan tanah dalam kawasan hutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 harus terlebih dahulu melakukan penguasaan fisik.

Kawasan hutan lindung di wilayah Nongsa yang kini sudah diratakan dijual dalam bentuk kaveling. Foto diambil Senin (8/7/2019) siang. Foto: Galih Adi Saputro/batampos.co.id

Selain itu, PT PMB juga memahami dan mengerti aturan hukum dan proses perizinan di Pemko Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hudip (DLH) Kota Batam, maupun perizinan pemerintah pusat di Jakarta.

”Berdasarkan ketentuan Undang Undang, klien kami (PT Prima Makmur Batam) yang berbadan hukum tidak diperkenan ikut program Prona,” kata dia.

“Maka klien kami melakukan konversi dari program Prona ke perizinan badan usaha. Dan saat ini masih dalam proses melengkapi dokumen untuk diajukan ke semua instansi terkait mulai dari pusat sampai ke daerah,” tulis kuasa hukum PT PMB untuk menjawab sekaligus mengklarifikasi berita Batam Pos berjudul Hutan Lindung Dijual Rp 43 Juta per Kaveling edisi Rabu (10/7/2019) lalu.

Disebutkannya juga, karena lahan tersebut masih dalam proses melengkapi syarat-syarat pengurusan izin. Maka PT PMB mengambil inisiatif memberikan hibah terlebih dahulu kepada masyarakat yang membutuhkan tanah.

Sengan syarat masyarakat yang berminat dikenakan biaya ganti-rugi upah tebas lahan yang nilainya bervariatif dan cara pembayaran yang sangat ringan dan terjangkau.

Untuk proses melengkapi syarat-syarat pengurusan izin, setiap penerima hibah diwajibkan membayar biaya pengurusan izin yang besarnya telah ditentukan PT PNB sampai dengan sertifikat pecah atas nama masing masing penerima hibah.

Kuasa hukum PT PMB juga berharap agar warga yang sudah menerima hibah mengerti dan tak terpancing dengan isu isu yang berkembang di lapangan.(gas)

Loading...