batampos.co.id – Usai menerima Surat Keputusan (SK) penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur, Isdianto mengklaim tidak ada masalah dalam jalannya roda pemerintahan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.

“Kalau masalah pemerintahan, saya kira akan berjalan sebagaimana biasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” sebut Isdianto.

Terkait adanya oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Kepri yang terjerat korupsi, Isdianto mengklaim bakal melakukan tindakan.

“Saya akan memberi peringatan kepada ASN supaya bekerja baik sesuai peraturan yang berlaku,” paparnya.

Kalaupun memberikan masukan kepada pimpinan, harusnya sesuai aturan-aturan yang benar.

Plt Gubernur Provinsi Kepri, Isdianto (tengah) memberikan keterangan usai menerima SK penunjukan Plt Gubernur dari Kemendagri, Sabtu (13/7/2019). Foto: Lukma/batampos.co.id (Lukman/intren.id)

“Ini sudah kami peringatkan (harus sesuai aturan), dan insyaallah dalam waktu dekat, kami akan minta Kemendagri turun ke Provinsi Kepri, untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada seluruh pegawai yang ada di Kepri,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Isdianto juga menyebut pihak Pemprov bakal melakukan revisi atas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang menyeret Nurdin Basirun.

Baca Juga: Kini, Provinsi Kepri “Dipundak” Isdianto

Revisi bisa dilakukan apabila ada pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

“Bahannya (Raperda, Red.) sudah di DPRD, tinggal tunggu pengesahan, nanti kita lihat ke depan,” kata dia.

“Karena dengan kejadian yang sekarang ini, mungkin-mungkin saja (ada pelanggaran),” jelasnya lagi.

Isdianto mengatakan pihaknya melihat jika ada pasal-pasal yang harus direvisi, akan dilakukan.

“Pastinya kami tidak akan mau hal seperti ini terjadi lagi di kemudian hari,” tegas Isdianto.(luk)