batampos.co.id – Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Kepri (nonaktif), Nurdin Basirun menyisakan persoalan baru mengenai status hutan lindung di Batam.

Seperti diketahui, kasus suap yang membelit Nurdin berkaitan dengan pemberian izin untuk pemanfaatan hutan lindung di kawasan Tanjungpiayu, Batam, untuk pengusaha yang ingin membangun resort.

Izin yang diberikan berupa izin budidaya hasil laut.

Tujuannya adalah untuk mengelabui pemerintah pusat agar tidak mencurigainya.

Sebelumnya, alokasi lahan di hutan lindung di Batam memang kerap terjadi. Sejati-nya alokasi di hutan lindung tidak boleh dilakukan. Tapi karena sejumlah oknum turut berperan serta dalam proses pengalokasian, maka banyak pengusaha yang mendapat lahan di hutan lindung.

BP juga dahulu banyak mengubah status hutan lindung menjadi daerah penting dalam cakupan luas bernilai strategis (DPCLS).

Lahan DPCLS tentu tidak bisa dikelola. Makanya banyak pengusaha yang dulu mendapat lahan di DPCLS mengaku banyak mengalami kerugian besar dan bahkan tidak tahu lahannya berstatus DPCLS.

Maka, BP pun mengambil tindakan dengan membawa persoalan ini ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hasilnya, terbitlah Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 yang terbit pada 21 Juni 2018.

Isinya adalah pelepasan 330 hektare lahan DPCLS dari statusnya menjadi lahan yang bisa diolah, tapi harus tetap mengurus perizinan dari awal lagi untuk mendapatkan surat keputusan dan surat perjanjian.

”Ada DPCLS lepas sekitar 330 hektare dari 1.300 hektare lahan DPCLS di Batam,” kata Deputi III BP Batam Dwianto Eko Winaryo, belum lama ini.

Di Batam, luas lahan hutan lindung seluas 14.495 hektare. Kawasan Piayu yang menye-ret gubernur ke KPK banyak diisi hutan lindung. Hampir seluruh bibir pantai di sana merupakan kawasan hutan lindung. Sehingga tidak ba-nyak perusahaan yang meminta alokasi lahan di Piayu.

Sejauh ini, baru ada satu konsorsium yang memanfaatkan lahan piayu untuk membangun kawasan pariwisata, yakni PT Damai Indopermata dan PT China Railway Enggineering.

Rencananya kedua perusahaan ini akan mengembangkan kota baru Batam bertajuk Batam Damai Eco-City di Piayu.

Konsepnya adalah pembangunan kota modern yang dilengkapi dengan taman mangrove, taman hiburan kota, wisata pinggir laut, dan lain-lain. (leo)