batampos.co.id – Empat orang tersangka suap dan gratifikasi terkait dengan izin prinsip danlokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau Tahun 2018/2019, sudah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satunya adalah Gubernur Kepri (nonaktif) Nurdin Basirun. Namun KPK menyebut mungkin akan ada tersangka baru dalam kasus tersebut.

Loading...

“Memang OTT ini satu, tapi ada beberapa lagi. Dan tentu sudah dalam tahap pengembangan,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.

Basaria mengatakan, Abu Bakar bukan satu-satunya pengusaha yang mengajukan izin reklamasi dan pemanfaatan kawasan pesisir di Kepri.

Menurut dia, ada beberapa pihak swasta lainnya yang mengajukan izin serupa ke Pemprov Kepri.

“Bukan dia (abu Bakar) saja, tapi ada lagi,” tegasnya.

Basaria menyebutkan, Nurdin kerap didatangi beberapa pengusaha yang ingin mengurus izin usaha di wilayah Kepri.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan (Rutan) K4 Cabang KPK, Jumat (12/7) dini hari. Foto: Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

“Ini memang Perda RZWP3K ini belum jadi, masing-masing setiap orang punya kepentingan, datangi beliau (Nurdin Basirun, red),” jelasnya.

“Supaya nanti dalam rencana di Perda ini, mereka dapat tempat-tempat tertentu,” katanya.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Pemerintah Provinsi Kepri akan menetapkan 42 titik reklamasi di Kepri. Sebagian besar berada di Kota Batam.

“Reklamasi diperlukan untuk mendukung daerah-daerah industri,” ucap Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RZWP3K DPRD Kepri, Iskandarsyah, belum lama ini.

Menurut Iskandar, penerbitan Perda RZWP3K ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah-daerah industri seperti Batam, Karimun, dan Bintan.

Jumlah 42 titik reklamasi ini diputuskan setelah melalui tarik ulur yang cukup alot. Pada pembahasan pertama disepakati 85 titik reklamasi.

Kemudian turun menjadi 42 titik, setelah itu naik menjadi 114 titik. Namun melihat ketatnya persyaratan, maka jumlah final yang disepakati adalah 42 titik.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, Edy Sofyan, sebelumnya juga menyampaikan pembahasan Ranperda RZWP3K memang mengalami tarik ulur yang cukup alot.

Kendala paling utama ada di Kota Batam. Namun menurut dia, saat ini sudah ada titik temu, sehingga disepakati titiki reklamasi.

Selain kawasan pesisir di Tanjungpiayu, beberapa area pantai dan laut di Kota Batam dikabarkan akan direklamasi untuk dibangun kawasan wisata hingga hunian modern. Yang paling santer terdengar adalah kawasan Teluk Tering di Batam Center.

Berdasarkan penelusuran Batam Pos, sudah ada salah satu perusahaan yang mengajukan izin reklamasi di Teluk Tering ke Gubernur Nurdin.

Perusahaan tersebut mengajukan izin setelah mendapat rekomendasi dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.

Namun belakangan Rudi mengklaim telah mencabut rekomendasi tersebut. (luk/jpg/uma)

Loading...